JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Komisi II DPR mengingatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar implementasi program jangan sampai terjebak pada kegiatan sosialisasi dan indoktrinasi semata.
"Hati-hati, BPIP jagan terjebak pada pola sosialisasi dan indoktrinasi programnya,” kata anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Ketua DPP PKS ini mengatakan, seharusnya yang terlebih dahulu BPIP lakukan adalah memperjelas dulu kelamin lembaganya. Pasalnya, sosialisasi 4 Pilar sudah sering dilakukan MPR.
“Tentunya setiap lembaga harus jelas tupoksinya, jadi tidak bertabrakan program kerja dengan lembaga lain, kan pakai anggaran negara juga ini lembaga,” ujar Mardani.
Ia mengusulkan sebaiknya BPIP lebih mendorong Pancasila menjadi ilmu untuk publik agar viral didiskusikan dan dibahas. “Ada banyak masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia, seperti Papua, Pembentukan Prov Papua Selatan, amandeman UUD 1945, urgensi pemindahan ibu kota, masa jabatan presiden, dipilihnya stafsus milenial. Ini akan jadi menarik kalau BPIP melakukan kajian terhadap hal ini dengan mengajak publik lalu dikomparasikan dengan Ideologi pancasila kita,” ujar Mardani.
Ia juga menyarankan BPIP bisa mengembangkan Pancasila sebagai ilmu dengan mengaktifkan diskursus di publik, mengadakan sayembara berhadiah Rp 1 miliar misalnya.
“Tentunya ini akan lebih menarik dan publik lebih antusias, selain menjadikan BPIP jadi lembaga yang berbeda dengan yang lain,” kata Mardani.
Legislator FPKS DPR ini berharap besaran anggaran untuk BPIP harus juga diimbangi dengan kinerjanya.
"Saya tidak terlalu percaya kalau besaran anggaran sejalan dengan kinerja, harus dilihat dari outputnya asalkan bangsa ini jadi lebih maju, why not?” pungkas Mardani.