JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Lemahnya media massa dan dunia pendidikan berkontribusi terhadap penyebaran pemikiran radikal di tengah masyarakat.
"Karakter sosiologis masyarakat kita yang patron-klien membuat kelompok masyarakat kita masih melihat patron sebagai 'kiblat' dalam kehidupan mereka, termasuk dalam aktivitas komunikasi," kata Kepala Program Studi Vokasi Humas Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, di Depok, Jumat (15/11/2019).
Studi global menunjukkan, penyebab informasi bohong (hoaks) mudah menjangkiti publik adalah media-media arus utama tidak agresif dalam diseminasi informasi. Situasi itu tidak lepas dari dinamika yang kompleks di tengah para jurnalis media arus utama.
Dari hasil pendalaman peneliti Studi Vokasi Humas UI selama satu tahun, ditemukan bahwa penyebaran ajaran radikal justru sangat memperhatikan teknik-teknik komunikasi persuasif. Teknik inilah yang nyaris tidak diajarkan atau malah diabaikan oleh kurikulum pendidikan.
"Ini bermula dari ketidakmampuan menyusun pendidikan yang kritis dan harmonis di dalam masyarakat," jelas Devie.
Selanjutnya, Devie yang juga pegiat aktivitas Klinik Digital, mengutip Anna Krueger dari First Draft Australia yang menyebut internet saat ini telah menjadi arena perang propaganda. Hal itu terbukti dalam konteks perilaku teroris di dunia. Para teroris bahkan cukup terlatih dan produktif untuk memroduksi pesan melalui video atau vlog.
"Ketika aparatur daerah dengan sumber daya kekuasaan dan jaringan di daerah tidak mampu memroduksi, menangkal dan mendistribusikan informasi-informasi yang bermutu dan relevan bagi kebaikan masyarakat, maka tidak heran bila masyarakat mudah terpolarisasi dengan berbagai isu yang ada," kata Devie.
Terkait itu, Devie mengungakapkan kegiatan pengabdian masyarakat Klinik Digital dilakukan di berbagai daerah terkait literasi informasi digital.
Kegiatan terakhir dilakukan di Takengon, Provinsi Aceh dengan tema "Saring Sebelum Sharing". Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas sebelumnya di Palu, Pekanbaru, Medan, Yogyakarta, dan Takengon.
Kegiatan di Aceh ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri atas aparatur kelurahan dan desa di Aceh Tengah.
Sasaran kegiatan ini adalah para aparatur pemerintahan dan media memiliki kepercayaan diri tampil di publik. Alasannya, kemampuan membangun narasi secara "offline" seperti "public speaking" dan secara online melalui media konvensional dan media sosial, sering diabaikan oleh banyak pihak.