JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kubu petahana Airlangga Hartanto mewacanakan pemilihan ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024 dengan sistem aklamasi.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram jika sistem pemilihan calon tunggal yang dikedepankan.
"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Menurut Pangi, mestinya Munas Golkar yang akan dihelat awal Desember 2019 di Jakarta dijadikan momentum untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik beringin. Bukan justru sebaliknya mematikan yang lain dengan wacana calon tunggal.
"Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baruk karena hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," jelas Pangi yang juga direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.
Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena dari dulu partai ini penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kadernya. Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.
"Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa," ujar Pangi.