JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia yang didirikan eks elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mau tidak mau harus dapat membedakan diri dengan partai dakwah tersebut.
"Harus membedakan diri baik dari aspek karakter pergerakan, identitas ideologis, visi-misi, dan platform kepartaian, hingga kelangsungan logistik," kata Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam, lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/11/2019).
Pendirian Partai Gelora Indonesia memang masih dalam proses administrasi pengurusan badan hukum. Namun, Khoirul menilai sepak terjang partai hasil eksperimen politik mantan elite PKS seperti Anis Matta, Mahfudz Siddiq dan Fahri Hamzah itu patut dicermati.
Di internal PKS sejak lama muncul orientasi dan arah perilaku politik elite yang berbeda menjadi dua faksi, yaitu faksi keadilan yang dianggap lebih ideologis dan faksi kesejahteraan yang lebih berorientasi ekonomi.
"Anis Matta dan Fahri Hamzah identik sebagai 'faksi kesejahteraan', sedangkan senior-senior seperti Hidayat Nur Wahid identik dengan 'faksi keadilan'. Itu hanya permainan idiom saja. Langkah perilaku politik mereka ke depan yang akan mengonfirmasi di bagian mana mereka berposisi," kata Khoirul.
Kemampuan Partai Gelora Indonesia membedakan diri dari partai 'induk' akan menentukan kemampuan mereka bertahan dan lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilihan umum 2024.
"Tapi kalau (Partai) Gelora hanya menduplikasi apa yang dilakukan PKS, kecil kemungkinan mereka bisa bertahan. Karena ceruk massa dan logistik mereka akan disedot oleh partai induknya sendiri," ujar Dosen Ilmu Politik di Universitas Paramadina itu.