JAKARTA, AYOJAKARTA.COM — Terpilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menimbulkan harapan sekaligus kecemasan di kalangan pegiat pendidikan.
Ada harapan agar Nadiem membawa angin perubahan bagi dunia pendidikan nasional. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat beberapa persoalan pendidikan sekaligus memberikan masukan untuk Mendikbud baru.
Misalnya, implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang membingungkan guru. Strategi pemerintah dalam menyemai nilai-nilai karakter di sekolah melalui Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dirasa belum diaplikasikan secara utuh.
"Pendidikan karakter direduksi menjadi sekadar seremonial saat pejabat pusat berkunjung. Kemudian dipasang spanduk bertulis 'Sekolah Anti-Bullying' seolah sudah menumbuhkan nilai-nilai karakter selama proses pembelajaran," ujar Wasekjen FSGI, Satriawan Salim, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/10/2019).
Menurutnya, Perpres tersebut tidak dibantu dengan seperangkat pedoman pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan. Akibatnya, para guru dan kepala sekolah gamang dalam hal implementasi.
"Kalau kita perhatikan dengan seksama, dokumen regulasi pencegahan (penanggulangan) kekerasan dan penguatan pendidikan karakter sudah banyak. Tapi kekerasan terus terjadi bahkan makin mengganas," ucap Satriawan.
Hal itu adalah dampak dari regulasi yang dibuat sekadar pelengkap dokumen administrasi. Tidak ada keseriusan birokrasi pendidikan (pusat dan daerah) dalam memberi pelatihan dan pemahaman.
Seharusnya, PPK bukan cuma slogan di sekolah. Kemdikbu di bawah pimpinan pendiri Gojek itu wajib membuat pedoman teknisnya bagi kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah. Selain pedoman teknis, juga dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan.
"PPK mestinya dilaksanakan dengan efektif, praktis, dan berkelanjutan dan harus berjalan sinergis dengan program pembinaan karakter lainnya, seperti ekstrakurikuler, penguatan nilai-nilai Pancasila," jelasnya.