JAKARTA. AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin telah resmi dilantik pada Minggu (20/10/2019) lalu. Sehari setelahnya, sejumlah tokoh yang akan mengisi kursi menteri Kabinet Kerja jilid II dipangil ke Istana Negara.
Mereka yang sudah hadir di Istana jelang pengumuman kabinet baru Jokowi antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD; CEO dan pendiri Gojek, Nadiem Makarim; pendiri NET Mediatama Televisi, Wishnutama; pendiri Mahaka Group, Erick Thohir; Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Menteri Sekretaris Negara 2014-2019, Pratikno; Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo; Komisaris PT Adhi Karya, Fajrul Rachman; staf khusus Mensesneg, Nico Harjanto; Gubernur Sulawesi Tengah Syahrul Yasin Limpo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Meski demikian, para tokoh tersebut hanya bertemu Jokowi. Sementara Wapres Maruf berangkat ke Jepang untuk menghadiri penobatan Kaisar Hirohito.
Pelantikan menteri direncanakan pada Rabu (23/10/2019) sehari setelah Maruf Amin tiba di Jakarta.
Pengamat politik dari Indonesia Political Network (IPN) Ahmed Rumalutur mengatakan, absennya Maruf Amin dalam sesi perkenalan calon menteri ini menunjukkan lemahnya kans politik ketua umum non aktif MUI hingga 2020 ini di level elit.
"Tolok ukurnya bisa kita bandingkan dengan Jusuf Kalla (JK) pada 2014, ketika itu JK punya pengaruh dalam penentuan menterinya, sangat menonjol siapa orang-orang JK waktu itu. JK juga punya peran kuat dalam diplomasi ekonomi dan politik luar negeri,” terangnya.
Menurut Ahmed, meskipun terlihat adem ayem dan tak memiliki pengaruh kuat di level elit, dalam politik hal itu tak bisa dijustifikasi sebagai sebuah kelemahan politik.
"Saya tidak bisa menjustifikasi ini sebagai kelemahan politik Maruf Amin, sebab politik adalah the art of the possible mungkin saja ke depan ada manuver tak terduga dari Maruf Amin,” tambahnya.
Menariknya dalam pembentukan kabinet kali ini, ia melihat adanya pertimbangan atau tekanan situasi politik ekonomi internasional.
“Jokowi ingin menstabilkan situasi politik di dalam negeri, agar nantinya dapat menghalau guncangan ekonomi global, sebab kita tahu, kondisi ekonomi global saat ini sedang tidak baik, ada ketakukan munculnya efek domino, sehingga perlu penguataan sendi-sendi ekonomi domestik,” tutupnya.