JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap kabinet kerja di pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin bersih figur-figur kejahatan hak asasi manusia dan tindak kejahatan korupsi.
''Tentunya kabinet harus berpihak pada pemenuhan HAM, penegakan hukum lebih baik,'' ujar Wakil Koordinator KontraS bidang Strategi dan Mobilisasi, Ferry Kusuma di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).
Mengingat janji politik yang tertuang dalam nawacita Jokowi, kata dia, secara ekplisit disebut akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara berkeadilan dan menghapus imunitas. Nyatanya itu belum terwujud.
''Dua kata kunci ini dipegang oleh aktivis, keluarga korban, dan bahkan secara internasional. Nah, sampai saat ini tidak ada tuh wujud dari janji itu," jelas Ferry.
Jika dipelajari dari nawacita itu, lanjut Ferry, Jokowi sangat memahami apa yang terjadi pada bangsa ketika periode sebelumnya. Dan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir untuk menyelesaikan persoalan itu.
''Kita berharap ke depan persoalan yang disebutkan bisa diselesaikan oleh Jokowi dan tidak ada persoalan baru dalam kebijakan atau tindakan aparat pemerintah," pungkasnya.