JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyerukan semua pihak menciptakan situasi kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang digelar Minggu lusa (20/10/2019).
"BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Hengky Primana, Jumat (18/10/2019).
Ia mengimbau seluruh anggota BEM Nusantara agar menjaga suasana kondusif dan aman menyambut pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin.
"Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan mengkhianati proses demokrasi yang sudah dilalui beberapa waktu lalu," tuturnya.
Mengenai UU KPK yang disebut melemahkan pemberantasan korupsi, Hengky mengaku tak sepenuhnya menolak keberadaan UU kontroversial tersebut. Dia cuma menyebut ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara berniat menempuh tiga langkah yang mengutamakan dialog terkait polemik UU KPK.
"Ada tiga langkah. Pertama, Perppu. Kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga, melalui Judicial Review di MK," jelasnya.
Hengky mengungkapkan bahwa BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung, Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus dari setiap provinsi diimbau untuk hadir membahas perihal Perppu dan uji materi terhadap UU KPK saat konsolidasi nasional.
"Pada tanggal 19-20 Oktober (Sabtu dan Minggu besok) kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, legislative review (LR) dan jalur JR. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti. Kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden setelah konsolidasi," ucap Hengky.