Nasional

Pemerintah Harus Sita Aset dan Harta Perusahaan Penyebab Karhutla!

Oleh: Admin Minggu 22 Sep 2019, 14:55 WIB
Ketua Mata Rantai Jurnalis, Riman Wahyudi/Ayojakarta.com

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Pelaku pembakar hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa provinsi seperti di Kalimantan, Riau, dan Jambi harus dihukum maksimal, salah satunya dengan cara dimiskinkan.

Ketua Mata Rantai Jurnalis, Riman Wahyudi mengatakan Karhutla telah menyebabkan lebih dari 27.000 orang menderita Inspeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Palangkaraya dan Jambi. Hal itu belum ditambah korban jiwa.

Tercatat, dampak dari Karhutla di Provinsi Riau sejak awal September hingga Jumat (20/9) lalu sudah mencapai 24.589 kasus.

"Harapan kita pemerintah lebih cepat lagi (tangani Karhutla) dan satu hal lagi tangkap dan adili para pelaku pembakar hutan, pembakar Karhutla jangan yang kecil-kecilnya," kata Riman, di Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Minggu (22/9/2019).

Riman meminta, penegak hukum menyita seluruh aset kekayaan perusahaan-perusahaan yang menjadi bagian dari penyebab Karhutla.

AYO BACA : Wartawan dan Mahasiswa Galang Dana Beli Masker untuk Korban Karhutla

"Para petinggi-petinggi perusahaan-perusahaan yang memiliki andil dalam Karhutla kalau bisa dimiskinkan. Hartanya sita dan kembalikan kepada masyarakat yang terpapar kabut asap," tegasnya.

Aset perusahaan yang disita tersebut, lanjut Rimanm dijual dan diberikan kepada masyarakat yag terpapar kabut asap.

"Mereka berbulan-bulan loh (terpapar asap), sementara mereka yang berhasil di atas penderitaan masyarakat, ini yang jadi persoalan," tandasnya.

Diketahui, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sempat mengungkapkan empat perusahaan asing terlibat Karhutla di Kalimantan dan Sumatera.

"Di Kalimantan Barat itu ada empat perusahaan Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau kemarin satu disegel dari Malaysia," ujar Siti Nurbaya  di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019) lalu.

 

Reporter Admin
Editor Lopi Kasim