JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah diingatkan untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur tanpa harus merusak lingkungan sekitar.
"Indonesia harus tunjukkan sebagai salah satu negara besar bisa membangun tanpa merusak. Itu yang ingin kami lihat dari pemerintah," kata Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya, Senin (9/9/2019).
Kalimantan memiliki berbagai masalah terkait perizinan tambang maupun arus listrik yang sering padam. Semua masalah itu harus bisa diselesaikan pemerintah tanpa merusak lingkungan.
"Khususnya di Kalimantan Timur, ini menjadi pekerjaan utama," tambah dia.
Pihaknya menyadari pasti akan terjadi perambahan hutan ketika pemindahan ibu kota negara direalisasikan pemerintah. Namun, dampak lingkungan tadi dapat ditekan atau diminimalisir bila pemerintah memiliki solusi atau rencana matang tanpa harus merusak bahkan mengeksploitasi alam besar-besaran.
Ia berpandangan bahwa selama ini mazhab pembangunan di Indonesia selalu diwarnai perusakan. Namun, konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkuat Kesepakatan Paris (Paris Agreement) menuntut perhatian serius terhadap aspek lingkungan.
"Artinya proses pembangunan tidak bisa dipisahkan dari daya dukung lingkungan," ujarnya.
Yayasan itu juga memberikan masukan agar Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi memperjelas akar persoalan pemindahan ibu kota dengan cara inklusif, partisipatif serta transparan.
Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota akan berlokasi di dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Keduanya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Jokowi menjelaskan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa, dan transportasi. Biaya pemindahan serta pembangunan berbagai infrastruktur bisa mencapai Rp 466 triliun.