AYOJAKARTA.COM - Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat dikejutkan dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Fenomena ini terutama terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten, di mana beberapa SPBU swasta bahkan terlihat menjual produk non-BBM seperti kopi, snack, hingga pulsa karena pasokan bahan bakar kosong.
Pengamat ekonomi Bennix menyoroti kondisi ini sebagai masalah serius yang berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
“Guys, ngeri banget nih. Bentar lagi bakal banyak PHK massal karena banyak pom bensin swasta yang kehabisan barang. Mereka kehabisan minyak buat dijual,” ungkap Bennix.
Menurutnya, akar persoalan bermula dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM Pertamina, terutama setelah kasus dugaan oplosan bahan bakar yang merugikan negara hingga satu kuadriliun rupiah.
Skandal tersebut membuat sebagian konsumen beralih ke SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan AKR. Lonjakan permintaan mendadak ini memaksa SPBU swasta menambah impor hingga 10%. Namun, stok tambahan itu tetap cepat habis sebelum akhir 2025.
Sayangnya, upaya impor lebih lanjut terbentur regulasi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM tidak memberikan izin impor tambahan, sehingga SPBU swasta terpaksa harus membeli pasokan lewat mekanisme satu pintu dari Pertamina.
Baca Juga: Vidio Shopping Resmi Kolaborasi Vidio x Shopee Hadir, Belanja Jadi Semudah Check-out Saat Nonton
Namun, langkah ini memicu resistensi. “Realitanya di lapangan, pom bensin swasta masih enggak mau beli bensin dari Pertamina. Hanya Vivo yang sempat setuju, tapi belakangan juga batal,” jelas Bennix.
Situasi semakin pelik karena Pertamina sendiri mengaku sudah mengimpor 100.000 barel BBM fuel base untuk kebutuhan SPBU swasta.
Namun, karena pembelian batal, hanya 40.000 barel yang terserap. Sisanya terancam menjadi stok berlebih di gudang Pertamina, yang ironisnya bisa memaksa masyarakat kembali bergantung pada BBM subsidi.
Bennix menilai, jika masalah ini tidak segera ditangani, implikasinya akan luas. “Kalau enggak ada barang yang dijual, ngapain lu harus hire orang? Itu sebabnya saya bilang PHK massal bisa jadi kenyataan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sisi makroekonomi. Bila SPBU swasta diberi izin impor mandiri, permintaan dolar akan melonjak dan rupiah bisa makin tertekan.
Namun di sisi lain, skema impor lewat Pertamina justru dikhawatirkan memperbesar beban subsidi negara. Situasi tarik-menarik kepentingan ini menunjukkan betapa rentannya ketahanan energi Indonesia.
Tanpa solusi struktural, baik SPBU swasta maupun konsumen akan terus menanggung risiko, mulai dari kelangkaan BBM, naiknya subsidi, hingga ancaman PHK massal.***