AYOJAKARTA.COM – Sempat menjadi sorotan, wacana Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali dihembuskan Forum Purnawirawan TNI.
Melalui surat yang disampaikan ke DPR dan MPR, Forum Purnawirawan TNI mendesak agar Pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming dapat segera diproses.
Sebelumnya pada medio April lalu, narasi Pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden oleh Forum Purnawirawan TNI sempat ditanggapi Presiden Prabowo.
Melalui Wiranto selaku Penasehat Khusus Presiden, Prabowo menyebut menghargai pendapat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Namun demikian Wiranto juga menyebut bahwa kekuasaan Prabowo sebagai Presiden memiliki batasan, sehingga tidak bisa langsung diputuskan tanpa melewati peraturan.
Proses naiknya Gibran Rakabuming sebagai Wapres sebagai pendamping Prabowo, oleh sebagian kalangan dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan.
Sehubungan dengan munculnya kembali narasi pemecatan terhadap Wapres, Pengamat Politik asal Universitas Padjajaran Kunto Adi Wibowo memberi tanggapan.
Baca Juga: Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Anak Sekolah Juni 2025, Spek Gahar dan Aman di Kantong
Menurut Kunto, narasi pemecatan terhadap Gibran merupakan muara dari peliknya tarik-ulur dan proses tawar-menawar yang terjadi di kalangan elit.
Selain kepentingan dari para elit partai politik, narasi pemakzulan Gibran jilid kedua juga datang karena masih adanya pengaruh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.
Dengan komposisi jumlah pendukung di parlemen yang mencapai sekitar 90 persen, Kunto menilai purifikasi politik Presiden Prabowo dari Loyalis Jokowi akan sukar dilakukan.
Suara putusan dari para anggota parlemen, menurut Kunto tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari pengaruh para elit yang berdiri di barisan paling belakang.
Baca Juga: Siap Bikin Ngiler! Vivo Y19s Pro Segera Hadir di Indonesia, Bawa Performa Gahar dan Baterai Jumbo
Meski pemakzulan yang digagas oleh Forum Purnawirawan TNI sudah sampai ke parlemen, Kunto kurang mengimani akan mewujud menjadi kenyataan.
“Saya yakin semua politisi memahami ini hanyalah situasi untuk mencari keseimbangan, dan ini bagian dari konstelasi elit,” ungkap Kunto.
Menanggapi usulan pemakzulan terhadap Gibran sebagai putranya, Joko Widodo yang merupakan Presiden Ketujuh RI memberi tanggapan.
Jokowi menilai, pasangan Presiden dan Wakil Presiden adalah paket dari proses konstitusi dan saling melengkapi serta terikat oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Negara ini memiliki sistem ketatanegaraan, ya ikuti saja prosesnya karena itu dinamika demokrasi,” ujarnya dikutip Ayojakarta dari kanal Youtube Kompas TV Palembang.
Menurut Ferdinand Hutahaean yang merupakan Politisi PDIP, persentase peluang terjadinya pemakzulan terhadap Gibran sebagai Wapres bisa lebih dari 60 persen.
Kasus dugaan korupsi Gibran Rakabuming yang sedang ditangani KPK dan keterlibatannya sebagai Follower akun judi online, menurut Ferdinand akan menjadi validasi pemecatan.
Disampaikan dalam kanal Youtube-nya, Ferdinand menyebut kesadaran moral dan etika berpolitik Pejabat di Indonesia masih rendah sehingga harus dipaksa mundur. ***