AYOJAKARTA.COM - Proses pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap kedua telah memasuki tahapan krusial per tanggal 21 Mei 2025.
Berdasarkan pemantauan terkini pada sistem aplikasi SIKS-NG, proses pencairan bantuan sosial tersebut saat ini berada dalam tahap "Penetapan KPM" (Keluarga Penerima Manfaat), yang merupakan langkah penting dalam rangkaian proses sebelum dana benar-benar disalurkan.
Penetapan KPM ini merupakan proses resmi penentuan penerima bantuan yang melibatkan validasi data secara menyeluruh untuk memastikan akurasi data penerima sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Baca Juga: Jalani Pemeriksaan 22 Pertanyaan, Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Sudah Keterlaluan
Prioritas penyaluran bantuan akan diberikan kepada masyarakat dalam kategori desil 1 hingga desil 4, dengan tujuan agar bantuan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Setelah proses penetapan KPM selesai, tahapan selanjutnya adalah evaluasi komponen, yaitu proses analisis mendalam terhadap komponen-komponen dalam kartu keluarga calon penerima bantuan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Dalam evaluasi komponen tersebut, pemerintah akan memverifikasi setiap komponen keluarga (seperti balita, anak SD, lansia) dengan pembatasan maksimal empat komponen yang dapat menerima bantuan dalam satu keluarga, sehingga perhitungan jumlah bantuan yang akan diterima nantinya menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Setelah penetapan KPM dan evaluasi komponen, proses akan berlanjut ke tahap final closing yang menandakan bahwa data penerima manfaat sudah dipastikan keabsahannya dan tinggal menunggu verifikasi rekening yang sedang diproses.
Ketika nama calon penerima bantuan sudah masuk dalam daftar final closing, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan akan menerima pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua.
Sebaliknya, jika nama tidak tercantum dalam daftar final closing, dipastikan tidak akan menerima bantuan pada tahap tersebut.
Pasca final closing, rangkaian proses akan dilanjutkan dengan verifikasi rekening untuk memastikan keakuratan informasi rekening bank penerima, yang akan menghasilkan dua kemungkinan status: berhasil atau gagal.
Jika verifikasi berhasil, proses akan berlanjut ke tahap berikutnya, sedangkan jika gagal, pencairan bantuan akan ditangguhkan sementara hingga permasalahan teratasi.
Baca Juga: Jokowi Merasa Harga Dirinya Difitnah, Kuasa Hukum Ungkap Alasan Tempuh Jalur Hukum
Kemudian dilanjutkan dengan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat berwenang yang menginstruksikan pencairan dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Diikuti dengan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memerintahkan transfer dana ke rekening penerima.
Diakhiri dengan proses Standing Instruction (SI) yang merupakan instruksi final pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening penerima manfaat. Sehingga penerima dapat segera melakukan pengecekan saldo beberapa hari setelah informasi SI dikeluarkan.
Berkaitan dengan nominal bantuan yang akan disalurkan, telah terdeteksi adanya transaksi bantuan sosial PKH senilai Rp2 juta yang masuk ke rekening penerima di Bank Syariah Indonesia.
Baca Juga: Khusus Pemegang ATM BNI, BRI, dan BSI! Pencairan PKH dan BPNT Mei 2025 Sudah Dimulai, Cek Nominalnya
Jumlah tersebut merupakan indikasi bahwa penerima memiliki empat komponen dalam keluarganya yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Meskipun masih dalam tahap validasi sistem dan belum dapat dipastikan rincian komponennya.
Perlu dicatat bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat akan bervariasi tergantung pada jumlah dan jenis komponen yang dimiliki.
Dengan batasan maksimal empat komponen per keluarga yang dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah bantuan.
Para calon penerima bantuan diharapkan untuk secara berkala menghubungi pendamping sosial mereka untuk memperoleh informasi terkini mengenai status bantuan, serta melakukan pengecekan saldo rekening secara rutin setelah proses Standing Instruction dilaksanakan.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia terus berupaya memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua ini tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.***