AYOJAKARTA.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat melakukan aksi walk out dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat di Cirebon pada Jumat, 16 Mei 2025
Aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan DPRD ini dipicu karena pernyataan Dedi Mulyadi yang dinilai telah menyinggung.
Pernyataan Dedi Mulyadi yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon dianggap telah merendahkan martabat dan kehormatan DPRD Jawa Barat.
Baca Juga: Pendaftaran SPMB 2025 Kota Bogor Jenjang SMP Resmi Dibuka: Cek Tanggal dan Tahapannya
Anggota Fraksi PDIP Jawa Barat, Doni Maradona Hutabarat, menyebut Gubernur yang dikenal dengan KDM tersebut dinilai telah mendiskreditkan lembaga legislatif dengan menyiratkan bahwa keberhasilan program pemerintah provinsi tidak sepenuhnya bergantung pada DPRD, sehingga menimbulkan ketegangan antara eksekutif dan legislative.
“Ada ucapan beliau yang menyampaikan bahwa kalau berurusan dengan DPRD itu lama, perlu ada rapat rapat pleno,” ungkap Doni Maradona Hutabarat, Anggota DPRD dari PDIP yang dikutip Metro TV pada 18 Mei 2025.
Pihak dari DPRD menilai bahwa secara tidak langsung Gubernur Jawa Barat tidak membutuhkan lembaganya dalam Pembangunan Daerah Jawa Barat.
Aksi walkout tersebut dipimpin oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Memo Hermawan, dan mendesak Dedi Mulyadi untuk klarifikasi terkait pernyataannya.
Mereka menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif seharusnya saling mengisi dan memperkuat, bukan saling merendahkan.
Meski demikian, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa hubungannya dengan DPRD tetap harmonis dan seirama.
Dedi Mulyadi menganggap reaksi walk out lebih dipicu oleh gaya bicaranya yang cenderung santai dan candaan yang kurang dipahami beberapa pihak.
Gubernur berusia 58 tahun juga menyebut bahwa emosinya terpicu oleh suasana rapat saat itu, namun tetap berkomitmen menjaga hubungan baik dengan DPRD.
Insiden ini menyoroti adanya retakan dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat, khususnya antara Gubernur dan Fraksi PDIP DPRD Jabar, yang perlu segera diredakan demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah. ***