AYOJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyindir sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang aktif berkampanye menggunakan fasilitas negara.
Sindiran tersebut muncul dalam suasana politik yang semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Mahfud MD, yang juga calon presiden nomor urut 3, menyampaikan sindirannya setelah mengumumkan niatnya untuk mundur dari jabatan sebagai Menkopolhukam.
Baca Juga: Jelang Akhir Bulan Bansos BPNT Belum Cair? Begini Perkembangannya di Aplikasi SIKS-NG
Dia menyoroti menteri yang terlibat dalam tim sukses meskipun tidak memiliki kaitan politik, menyebabkan ketidakimbangan dalam situasi politik.
"Ternyata situasinya tidak berimbang pihak lain tampak menggunakan jabatan jemput dianter dan sebagainya malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut Tim Sukses," kata Mahfud MD dikutip ayojakarta dari YouTube Metro TV pada Kamis (25/1/2024).
Dengan deikian, Mahfud MD menuturkan perlunya menjaga keseimbangan antara tugas negara dan kepentingan politik.
Meskipun telah menyatakan niat untuk mundur, Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menghormati Presiden Joko Widodo.
"Saya kira percontohan saya sudah cukup tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi," ujarn Mahfud MD
Sementara itu, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah menggunakan fasilitas negara selama mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Baca Juga: 4 Daerah di Indonesia Ini Ternyata Menyimpan Salju, Ada Salju Abadi, Di Mana?
Ia menyarankan Mahfud MD untuk berbicara secara baik-baik terkait rencananya untuk mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Memang itu hak Pak Mahfud, dan mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Saya yakin Pak Mahfud orang hebat. Kita harus membedakan mana kita menjadi tim kampanye, mana kita menjadi pemerintah," tegas Bahlil.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta ASN atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
"Kalian boleh cek di kantor ini, satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka untuk ASN ikut saya dan saya tidak pernah memakai fasilitas negara untuk saya pakai di kampanye, kalian boleh cek," jelasnya.