AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi bahan perbincangan usai memanggil sejumlah pengurus desa pada Jumat, 29 Desember 2023 lalu.
Kehadiran anggota PAPDESI atau Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ke istana, sontak membuat Jokowi mendapat sorotan.
Selain tidak ada di dalam agenda resmi Jokowi, kedatangan PAPDESI ke istana juga dinilai sebagian kalangan mengandung muatan politis.
Sehubungan dengan adanya anggapan tersebut, Sekjen DPP Papdesi Senthot Rudi Prastiono memberikan sanggahan.
Menurut Senthot, kedatangan Papdesi ke istana tidak lain membahas soal revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
“Tidak ada, jadi sama sekali tidak menyinggung politik,” jelas Senthot, dikutip dari kanal YouTube METRO TV, Senin, 1 Januari 2024.
Sehubungan dengan adanya pemanggilan Kepala Desa ke Istana, capres nomor urut satu Anies Baswedan memberi tanggapan.
“Yang penting jaga netralitas, dan sekarang saya rasa warga desanya-pun tahu, bahwa ini adalah haknya orang dewasa yang tidak perlu diintervensi,” jelas Anies.
Terkait dengan pertemuan presiden dengan para kepala desa, capres nomor urut tiga ikut memberikan pernyataan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Akan Umumkan Rekrutmen CPNS 2024 di Awal Januari, Ini yang Akan Diutamakan
Menurut Ganjar Pranowo, selama masih berada di dalam koridor pemerintahan pertemuan tersebut merupakan hal wajar.
Namun demikian, jika pertemuan justru bermuatan dukungan politik, Ganjar menilai hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran.
“Pengarahan pemerintahan kami tidak masalah, tapi kalau pengarahan politik atau dukung-mendukung, saya kira itu mulai tidak fair,” jelas Ganjar.
Lebih lanjut, Ganjar yang belum mengetahui persis materi pembahasan dari pertemuan tersebut berharap tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
Berbeda dengan dua capres yang berharap pada aspek netralitas, tim pemenangan Prabowo-Gibran justru berpendapat lain.
Baca Juga: Respon Presiden Jokowi Perihal Surat Suara ke Taiwan Lebih Awal: Kantor Pos Tutup
Menurut Habiburokhman selaku Anggota TKN Prabowo-Gibran, pertemuan presiden dengan kepala desa merupakan hal positif dan baik.
“Bagus sekali jika dimaksimalkan, mengingatkan masyarakat agar sama-sama berikhtiar menjadikan pemilu ini bisa berlangsung dengan damai,” jelas Habiburokhman.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat mengundang para Kepala Desa pada 7 November 2023 yang dilanjutkan dengan silaturahmi bersama cawapres nomor urut dua.
Sehubungan dengan adanya pertemuan tersebut, Titi Anggraini selaku Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem memberi tanggapan.
Menurut Titi, pertemuan para kepala desa dengan presiden bukanlah perkara yang perlu dipersoalkan secara konstitusional.
“Namun memang anasir kekhawatiran terkait dengan adanya ketidak netralan itu menjadi wajar, apalagi ada peristiwa-peristiwa yang mendahului,” jelasnya.***