AYOJAKARTA.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Fahri Hamzah seakan ikut menyerang Capres-Cawapres No Urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau disingkat AMIN.
Fahri Hamzah pun rupanya menyoroti singkatan AMIN yang digunakan untuk pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin tersebut.
Sebagaimana diketahui, singakatan AMIN ini belakangan menjadi 'masalah' bagi lawan politik mereka.
Beberapa pihak beranggapan mengucapkan kata AMIN terkesan lebih condong ke pasangan Anies-Cak Imin.
Bahkan, terbaru kata AMIN pun sempat heboh setelah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang diduga melecehkan bacaan tersebut.
Terkait hal ini, Fahri Hamazah pun buka suara melalui akun Twitter pribadinya.
Melalui cuitannya, Fahri Hamzah seakan menyalahkan Anies-Cak Imin karena sudah menggunakan singkatan AMIN.
Secara terang-terangan, Fahri Hamzah menyebut bahwa singkatan itu tidak bagus.
"Becanda begini sih gapapa..hanya jangan di-politisir…tapi memang sebaiknya singkatan politik beginian gak bagus," cuit Fahri Hamzah dikutip dari akun Twitter @Fahrihamzah.
Ia menilai bahwa hal ini justru bisa menyeret terjadinya pertengkaran yang tak perlu.
Di sisi lain, Fahri juga menyarankan ke KPU atau Bawaslu untuk membuat larangan pengguna simbol agama atau ibadah sebagai alat politik.
Ia mengatakan belum terlambat jika hal itu dilakukan sekarang.
"Sejak awal KPU dan Bawaslu harusnya membuat agar penggunaan 'simbol agama' dalam politik kita hindari. Agama adalah alat bersatu yangg suci maka jangan dipakai untuk tujuan yangg lahirkan sengketa," tulisnya.
"Belum terlambat sih kalau mau melarang. Demi kebaikan bersama," lanjut Fahri.
Fahri juga mengaku risih ketika kata atau kalimat ibadah dijadikan sebagai alat politik.
"Sebagai umat bragama yg melaksanakan ibadah rutin (mahdah), risih rasanya jika dalam ibadah kita ada kata-kata atau kalimat dalam ibadah yang suci tersebut menjadi permainan politik," jelasnya.
Ia juga mengatakan sebaiknya ada regulasi sejak awal yang melarangnya sebagai klaim afiliasi politik.***