AYOJAKARTA.COM -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ketiga calon presiden peserta Pemilu 2024 memiliki rekam jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Ketiga capres tersebut yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Wakil Koordinator Kontras, Andi M. Rizaldy, mengatakan dugaan pelanggaran HAM Anies Baswedan terjadi saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: Membaca Kepribadian Seseorang dari Bentuk Kaki, Coba Perhatikan Jempolnya
"Penelusuran kami Anies Baswedan memiliki keterkaitan dengan isu penggusuran paksa selama di Jakarta," kata dikutip dari Suara.com, Minggu 10 Desember 2023.
Andi menjelaskan, penggusuran paksa yang dilakukan Anies Baswedan menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi warga. Selain itu, penggusuran tersebut juga dinilai tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Pada saat penggusuran, warga tidak diberikan informasi yang jelas mengenai alasan penggusuran dan juga tidak diberikan kompensasi yang memadai," kata Andi.
Sementara itu, Prabowo Subianto memiliki rekam jejak yang cukup kelam pada masa orde baru. Prabowo diduga terlibat dalam penculikan terhadap aktivis 1997-1998.
"Prabowo Subianto merupakan salah satu tokoh yang diduga terlibat dalam penculikan terhadap 13 aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998," kata Andi.
Kasus penculikan aktivis 1997-1998 merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat. Para aktivis yang diculik dan dihilangkan secara paksa tidak pernah ditemukan.
Terakhir, Ganjar Pranowo juga diduga menjadi aktor pelanggaran HAM saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Ganjar Pranowo berkaitan dengan isu Wadas (perampasan lahan warga) dan juga isu lingkungan lainnya," kata Andi.
Pada kasus Wadas, warga yang menolak penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami kekerasan dari aparat kepolisian.
Kontras menilai dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ketiga capres tersebut merupakan hal yang serius. Negara seharusnya tidak menempatkan orang-orang yang bermasalah dengan HAM di dalam posisi strategis.
"Negara harus memastikan bahwa orang-orang yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM tidak dapat menduduki jabatan publik," kata Andi.
Kontras mendesak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin. Masyarakat harus memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk menghormati dan melindungi HAM.