AYOJAKARTA.COM - Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengumumkan temuan sejumlah hoaks terkait Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 selama November 2023.
Meskipun kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai hari ini, Budi Arie mengekspresikan kekecewaannya terhadap sebaran isu hoaks terkait Pemilu yang sudah meluas. Dalam rata-rata, lebih dari satu hoaks terdeteksi setiap hari sepanjang November.
"Hari ini masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai. Namun sepanjang bulan November 2023 saja sudah beredar 39 usi hoaks terkait Pemilu. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setelah harinya," kata Budi Arie.
Dari total 96 isu hoaks yang ditemukan oleh Kominfo sejak 17 Juli 2023 hingga 26 November 2023, tersebar di 355 konten di berbagai platform media sosial. Kominfo berhasil menghapus 290 konten, sementara 65 konten lainnya masih dalam proses peninjauan.
"Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita," lanjutnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Beri Tanggapan Soal Narasi Kecurangan Pemilu
Oleh karena itu, Kominfo berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menciptakan Pemilu Damai 2024. Kolaborasi ini fokus pada pemberantasan kampanye hoaks terkait Pemilu yang beredar di media sosial.
"Hari ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo bersama Bawaslu dan Polri akan memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital," ucap Budi Arie.
"Kami percaya bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi kunci dalam menciptakan Pemilu Damai 2024," lanjutnya.
Salah satu langkah implementasi kolaborasi tersebut adalah meluncurkan desk pengawasan pemilu yang dioperasikan oleh perwakilan Ditjen Aptika Kominfo, Bawaslu, dan Polri.
"Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri dalam menjalin kerja sama pengawasan penyelenggaraan pemilu di ruang digital," ucapnya.
Menanggapi dimulainya kampanye Pemilu 2024, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, melihat potensi penyebaran informasi yang tidak benar semakin masif. Baginya, masa kampanye seharusnya menjadi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar terkait Pemilu 2024.
"Hari ini kami Bawaslu, Kominfo, dan Polri bersinergi sebagai upaya memastikan ramainya edukasi masyarakat dalam Pemilu 2024, lahir dari informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan," ucap Lolly, dikutip dari siaran pers Bawaslu.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Bentuk Satgas Laporan Aduan Kecurangan Pemilu, Ternyata untuk Tujuan Ini
Dia menekankan bahwa jika ada konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah bangsa, Bawaslu, Kominfo, dan Polri memiliki komitmen bersama untuk mengatasinya.
Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Dani Kustoni, menyatakan bahwa Polri akan mengambil langkah terbaik untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024, sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lancar.