Nasional

24 Daftar Caleg Mantan Napi Koruptor Lengkap Nama dan Asal Parpol, Terbanyak dari Partai Mana?

Oleh: Francisca Wuri Sulistyowati,ST Sabtu 18 Nov 2023, 15:36 WIB
Ilustrasi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 24 mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

AYOJAKARTA.COM — Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 24 mantan terpidana kasus korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Eks koruptor ini diusung oleh sejumlah partai politik dan akan bersaing untuk menduduki kursi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut adalah daftar nama-nama bacaleg DPRD yang pernah terlibat dalam kasus korupsi, beserta partai politik yang mendukung:

Baca Juga: Netralitas Jokowi Kian Diragukan, Partai Pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Koalisi Perubahan Ungkap Ini

Golkar

DPRD:
1. Heri Baelanu, DPRD Kabupaten, Dapil Pandeglang 1, nomor urut 6
2. Dede Widarso, DPRD Kabupaten, Dapil Pandeglang 5, nomor urut 4
3. Eu K Lenta, DPRD Kabupaten, Dapil Morowali Utara 1, nomor urut 9

DPR:
4. Teuku Muhammad Nurlif, Dapil Aceh 1, nomor urut 1
5. Syahrasaddin, Dapil Jambi, nomor urut 6
6. Wendy Melfa, Dapil Lampung 1, nomor urut 5
7. Iqbal Wibisono, Dapil Jawa Tengah, nomor urut 2
8. Nurdin Halid, Dapil Sulawesi Selatan 2, nomor urut 1
9. Bernard Sagrim, Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2

Nasdem

DPRD:
1. Yohanes Marinus Kota, DPRD Kabupaten, Dapil Ende 1, nomor urut 8
2. Syaifullah, DPRD Provinsi, Dapil Kepulauan Babel 1, nomor urut 7

DPR:
3. Abdillah, Dapil Sumatra Utara 1, nomor urut 5
4. Eep Hidayat, Dapil Jawa Barat 9, nomor urut 1
5. Dikdik Darmika, Dapil Jawa Barat 11, nomor urut 9
6. Sani Ariyanto, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4
7. Rahudman Harahap, Dapil Sumatra Utara, nomor urut 4

PKB

DPRD:
1. Saparudin, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2
2. Fakhrur Rizal, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1

DPR:
3. Susno Duadji, Dapil Sumatra Selatan 2, nomor urut 2
4. Huzrin Hood, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2
5. Rino Lande, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7
6. Yansen Akun E, Dapil Kalimantan Berat 2, nomor urut 1

Hanura

DPRD:
1. Welhemus Tahalele, DPRD Provinsi, Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 2
2. Warsit, DPRD Kabupaten, Dapil Blora 3, nomor urut 1
3. Joni Kornelius Tondok, DPRD Kabupaten, Dapil Toraja Utara 4, nomor urut 1
4. Mukhaedy, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2

DPR:
5. Sandi Suwardi Hasan, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 1
6. Wa Ode Nurhayati, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1

Demokrat

DPRD:
1. Bonar Zeitsel, DPRD Kabupaten, Dapil Simalungun 4, nomor urut 8
2. Rahmanuddin DH, DPRD Kabupaten, Dapil Luwu Utara 1, nomor urut 4

DPR:
3. Evy Susanti, Dapil Jawa Barat 3, nomor urut 5
4. Lukas Uwuratuw, Dapil Maluku, nomor urut 4
5. Thaib Armaiyn, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1

PDIP

DPRD:
1. Mad Muhizar, DPRD Kabupaten, Dapil Pesisir Barat 3, nomor urut 2

DPR:
2. Asep Ajidin, Dapil Sumatra Barat 2, nomor urut 4
3. Mochtar Mohamad, Dapil Jawa Barat 5, nomor urut 5
4. Rokhmin Dahuri, Dapil Jawa Barat 8, nomor urut 1
5. Al Amin Nasution, Dapil Jawa Tengah 8, nomor urut 4

Perindo

DPRD:
1. Edy Muklison, DPRD Kabupaten, Dapil Blitar 4, Perindo, nomor urut 1
2. Zulfikri, DPRD Kota, Dapil Pagar Alam 2, Perindo, nomor urut 1

DPR:
3. Hendra Karianga, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1
4. Soleman Sikirit, Dapil Papua Barat, nomor urut 1

PPP

DPRD:
1. Ferizal, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2
2. Hasanudin, DPRD Kabupaten, Dapil Banjarnegara 5, nomor urut 1
3. Iwan Rahmawan, DPRD Kabupaten, Dapil Belitung Timur, nomor urut 1

DPR:
4. Madini Farouq, Dapil Jawa Timur 4, nomor urut 3

PKS

DPRD:
1. Al Hajar Syahyan, DPRD Kabupaten, Dapil Tanggamus 4, nomor urut 5

PBB

DPRD:
1. Nasrullah Hamka, DPRD Provinsi, Dapil Jambi I, nomor urut 10

Partai Buruh

DPRD:
1. Yuridis, DPRD Kabupaten, Dapil Indragiri Hulu 3, nomor urut 1

Baca Juga: Bobby Nasution Dilema Dukung Prabowo-Gibran Tapi Tak Mau Pindah Partai, Diultimatum PDIP: Kembalikan KTA!

Sebagai catatan, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023 memperbolehkan mantan terpidana, termasuk terpidana kasus korupsi, yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD.

Bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, diperbolehkan menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD setelah melewati masa tunggu lima tahun sejak bebas.***

Reporter Francisca Wuri Sulistyowati,ST
Editor Tedi Rukmana