AYOJAKARTA.COM -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyatakan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024.
Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran, mengaku bingung dengan pernyataan yang dibuat Megawati.
"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kecurangan, tapi yang pasti, kampanye belum dimulai,” ucap Muzani.
Baca Juga: Kabar Baik! CPNS 2024 Dibuka Bagi Fresh Graduate, Ini 5 Jurusan Paling Banyak Dibutuhkan
Menurut Muzani, saat ini baru saja dilakukan penetapan pasangan calon, dan besok akan dilakukan pengambilan nomor urut pasangan calon. Muzani menekankan bahwa masa kampanye baru akan dimulai 15 hari setelahnya.
“Hari ini baru penetapan Pasangan calon, besok pengambilan nomor urut, 15 hari kemudian baru ada kampanye dan seterusnya. Jadi kami terus terang tidak paham dengan apa yang dimaksud," ucapnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya proses Pemilu 2024 guna mencegah terjadinya kecurangan di setiap tahapannya.
"Jangan biarkan kecurangan Pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilih mu dengan tuntunan nurani," ucap Megawati.
Baca Juga: UMP 2024 Resmi Naik, Segini Besaran Upah Minimum yang Berlaku di Jabodetabek
Megawati menegaskan pentingnya menjalankan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa pengecualian. Menurutnya, kewajiban warga bangsa adalah mengawal dan menegakkan demokrasi, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang.
"Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani.
Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi!" ucap Mega.
Selain itu, Megawati juga memberikan peringatan untuk menjaga tinggi kedaulatan rakyat dan menghindari rekayasa hukum.
"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," katanya.
Menurutnya, penerapan hukum dan keadilan yang dijaga oleh partisipasi rakyat akan membantu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
"Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," tutupnya.