AYOJAKARTA.COM -- Calon presiden potensial, Ganjar Pranowo, menunjukkan kepeduliannya terhadap keterbatasan anggaran riset di Indonesia dalam sebuah presentasi pada acara Sarasehan 100 Ekonom baru-baru ini.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini secara tegas menyatakan niatnya untuk meningkatkan alokasi anggaran riset hingga mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mengemukakan hal ini saat memaparkan visi dan misinya dalam acara tersebut.
Ganjar juga mengungkapkan bahwa ia sering mendengar keluhan tentang kurangnya dana riset, terutama di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Baca Juga: Kabar Baik! CPNS 2024 Dibuka Bagi Fresh Graduate, Ini 5 Jurusan Paling Banyak Dibutuhkan
Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga membahas pembicaraannya dengan para peneliti yang menginginkan peningkatan anggaran riset hingga mencapai 1 persen dari GDP.
Menurut Ganjar, banyak hasil penelitian Indonesia yang akhirnya dimanfaatkan oleh negara lain karena dukungan yang kurang dari pemerintah.
"Ternyata, banyak hasil penelitian kita telah digunakan oleh pihak luar. Tentu saja, hal ini tidak dapat berjalan tanpa kepastian hukum," ucap Ganjar.
Salah satu sektor yang membutuhkan alokasi anggaran penelitian dan memiliki dampak besar adalah di bidang energi terbarukan (EBT), dengan konsep ekonomi biru yang sebagian besar terkait dengan laut, namun hanya memberikan kontribusi 75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (GDP).
Baca Juga: UMP 2024 Resmi Naik, Segini Besaran Upah Minimum yang Berlaku di Jabodetabek
“Kita memerlukan riset dari perguruan tinggi, pelaku usaha, yang dapat diimplementasikan untuk diubah menjadi kebijakan publik," ucap Ganjar.
Sebelumnya, dengan penggabungan 34 lembaga iptek menjadi BRIN, anggaran riset pemerintah menjadi terpusat di dalam BRIN, dengan alokasi dana sebesar Rp 2,2 triliun atau 0,01 persen dari PDB pada tahun 2023.
Meskipun total anggaran BRIN untuk tahun tersebut mencapai Rp 6,5 triliun, sekitar 65 persen digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen, sedangkan sisanya sekitar Rp 2,2 triliun atau 35 persen dialokasikan untuk kegiatan penelitian.
Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa persentase rata-rata pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan selama 10 tahun terakhir di Indonesia sangat rendah, yaitu 0,22 persen dari PDB.
Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti China (2,08 persen), Singapura (1,98 persen), dan Malaysia (1,15 persen).
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, juga telah mengkritisi keterbatasan anggaran riset, merujuk pada Data Research and Development World (2023) yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-34 dari 40 negara.
Anggaran riset Indonesia pada tahun 2022 hanya sekitar 8,2 miliar dolar AS, menjadikannya memiliki rasio anggaran riset terhadap PDB yang paling rendah.
Perbandingan ini sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat (679,4 miliar dolar AS, peringkat 1) atau Brasil (37 miliar dolar AS, peringkat 10).
Baca Juga: Witan Marah atas Pernyataan Ketum The Jakmania Soal Kepindahannya ke Bhayangkara FC
Penelitian juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran riset terus menurun dari tahun ke tahun, dengan anggaran sebesar Rp 26 triliun pada APBN 2018 yang terus berkurang menjadi Rp 12 triliun pada 2021, dan semakin menurun menjadi Rp 10 triliun pada 2023.
Berdasarkan Laporan Indeks Inovasi Global (2022), Indonesia hanya menempati peringkat ke-75 dari 135 negara, berada di bawah beberapa negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.