AYOJAKARTA.COM - Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengirimkan surat teguran kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Surat tersebut dikirim pada Selasa, 31 Oktober 2023 melalui Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.
Gibran membenarkan bahwa dia telah menerima surat tersebut. Namun, dia tidak banyak berkomentar terkait masalah ini.
"Sudah, sudah. Sudah saya terima dan bawa," kata Gibran saat ditemui pada Jumat, 3 November 2023, dikutip dari surakarta.suara.com.
Dalam surat tersebut, DPC PDIP Solo meminta Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP dan membuat surat pengunduran diri dari partai.
Baca Juga: Dituduh Bagikan Uang ke Ponpes untuk Dukung Prabowo-Gibran, Gus Miftah: Uangnya darimana?
Hal ini menyusul keputusan Gibran untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Karena dulu datang ke DPC, sekarang pulang ke DPC lah. Dulu minta, sekarang ya dikembalikan," kata FX Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDIP Solo.
Gibran sendiri belum memberikan tanggapan terkait permintaan tersebut. Dia mengaku masih akan menindaklanjuti surat tersebut.
"Nanti akan kami tindaklanjuti nggeh," kata Gibran.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Tepis Isu Adanya Narasi ‘Dizalimi’ Jika Dipecat PDIP!
Sebelumnya, Gibran sempat berencana untuk menemui FX Hadi Rudyatmo. Namun, dia masih mencari waktu untuk bisa bertemu dengan mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Beliau sudah whatsapp. Nanti saya carikan jadwal biar tidak saling tumpah tindih," kata Gibran.
Pengamat Sebut PDIP Tak Mau Terjebak
Polemik mengenai Gibran yang tidak bersikap jelas ini menjadi perdebatan.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, berpendapat PDIP tidak ingin terjebak dalam drama terzalimi soal status Gibran.
Baca Juga: Diserang Berita Hoax, Gibran Minta Relawan Tetap Fokus dan Tidak Terprovokasi
"PDIP tidak mau lagi terjebak dalam drama-drama terzalimi yang mungkin itu akan menerpa PDIP kalau betul memecat Mas Gibran," jelas Yunarto seperti dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.
Yunarto menambahkan, saat ini hampir tidak ada kader PDIP yang mengeluarkan statement di media soal status Gibran.
"Mungkin karena menyadari bahwa drama-drama terzalimi ini tidak perlu mereka ikuti lagi," tambahnya.
Menurut Yunarto, sebetulnya Gibran yang harus memutuskan statusnya sendiri. Apakah tetap di PDIP atau keluar.
"Harusnya ketika aksinya dimulai oleh Gibran ketika mau pindah ke tempat lain, yang membuat aksi itu sudah mengerti aturan internal partainya yang terdahulu," katanya.
Sementara PDIP sendiri hingga saat ini belum menentukan sikap yang jelas soal status Gibran.
Beberapa waktu lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, menyatakan sudah bertemu dengan Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran hanya berpamitan kepada Puan dan tidak pernah menyerahkan kartu keanggotaan sebagai tanda mengundurkan diri dari partai.
Demikian juga dengan Prabowo Subianto yang tidak mempermasalahkan status Gibran.
Prabowo menjelaskan, tidak keberatan jika Gibran tetap menjadi kader PDIP. Ia memandang semua partai politik sebagai mitra dalam membangun bangsa. Ia juga menekankan bahwa semua anggota partai politik adalah warga negara Indonesia yang setara.***