AYOJAKARTA.COM – Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab status Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di PDIP.
Ia pun menegaskan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo ini sudah menyatakan pamit dari PDIP.
Hasto menyebut bahwa langkah Gibran Rakabuming kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah sangat gamblang.
Baca Juga: Strategi Super Rahasia Skor SKD CPNS 2023 Tembus 450+, Kerjakan TWK, TIU atau TKP Lebih Dulu?
Terkait dengan hal tersebut, ketika kembali ditanya mengenai status keanggotaan Gibran Rakabuming di PDIP ia hanya menyebut bahwa partai menghormati pilihan Wali Kota Solo.
“Kalau warnanya juga berubah, semula merah kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning. Ya partai menghormati itu,” ujar Hasto dikutip AyoJakarta.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (28/10/2023).
Lebih lanjut Sekjen PDIP menyebut bahwa Ketua DPC Solo, FX Rudi sudah menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan menjelaskan soal pamitnya Gibran.
“Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin oleh Pak Rudi Solo itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo sudah melaporkan kepada ibu ketua umum,” ungkapnya
“Karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo. Kemudian Mas Gibran kan sudah pamit Kepada Mbak Puan sudah pamit kalau pamit itu artinya tahu kan, sudah gamblang sudah ceto welo-welo,” lanjutnya.
Sementara itu Hasto juga menjawab soal desakan Jokowi keluar dari PDIP, menurutnya tidak ada desak mendesak dalam berpolitik. Ia mengatakan bahwa politik harus dilakukan dengan penuh kegembiraan.
“Jadi politik tidak ada desak-desakan, emang enak desak-desakan ya. Politik itu gembira,” ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Sekjen PDIP menyinggung isu perpanjangan jawaban Presiden Jokowi 3 periode atau banyak yang menyebut ‘Pak Lurah 3 periode’.
Hasto Kristiyanto mengungkapkan isu tersebut benar adanya dan dirinya mengaku berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Yang mana partainya sempat diminta untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut Sekjen PDIP, permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu menteri yang mengklaim memiliki big data mengenai isu ‘Pak Lurah’.
Baca Juga: Yenny Wahid Rapatkan Dukungan ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ini Alasannya
“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu. Saat itu dikatakan ya sebagai permintaan ‘Pak Lurah’,” ungkapnya.
Namun terkait siapa sosok yang dimaksud dengan Pak Lurah ini. Hasto tidak mengungkap secara gamblang.
Atas apa yang ia katakan mengenai isu ‘Pak Lurah 3 periode’ ini, Hasto menyebut dirinya berani mempertanggungjawabkan ucapannya baik secara hukum politik, di hadapan Tuhan, dan rakyat Indonesia.
“Ini bisa di-cross check, sata pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia. Bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP,” kata dia.
Terkait isu tersebut, Sekjen Hasto menegaskan bahwa PDIP telah menolak isu perpanjangan jabatan maupun wacana presiden tiga periode dan menilai bahwa hal tersebut bertentangan dengan konstitusi.***