AYOJAKARTA.COM -- Desakan agar Firli Bahuri untuk mundur dari jabatan Ketua KPK masih menjadi perbincangan publik.
Publik menilai banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri, dapat membuat citra KPK semakin terpuruk.
Terlebih ketika dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan, Ketua KPK Firli Bahuri diduga telah melakukan tindak pemerasan.
Terkait dengan polemik yang terjadi di dalam KPK, Pimpinan KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad memberi tanggapan.
Menurutnya, Ketua KPK yang saat ini menjabat merupakan bentuk kepanjangan tangan dari penguasa sehingga tidak sepenuhnya bersifat independen.
Abraham menilai, salah satu indikasi yang dapat terlihat jelas adalah pencapaian hasil meski memiliki banyak pelanggaran terkait kode etik.
“Artinya sudah tidak bisa lagi diloloskan, tapi kok bisa lolos melanggeng dengan suara yang paling dominan? Kalau dalam hukum, ada petunjuk,” jelas Abraham.
Sehubungan dengan peluang Firli dalam waktu dekat akan mulai menjalani proses hukum atau pemecatan, Abraham tidak cukup optimis hal tersebut akan terwujud.
Abraham beralasan, proses kerja antara KPK dengan Kepolisian merupakan dua bentuk reaksi institusi yang tidak bisa disejajarkan.
“Kalau di kepolisian penyidikan itu belum tentu ada tersangka, di KPK kalau sudah tahap penyidikan sudah pasti ada tersangka,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abraham menjelaskan bahwa hal yang serupa sempat terjadi ketika Firli Bahuri diduga telah membocorkan dokumen negara.
Meski laporan tersebut sudah dilaporkan dan kepolisian sudah melakukan proses penyidikan, namun dalam perkembangannya kasus justru menguap.
“Lama kita tunggu nggak ada hasilnya sampai detik ini, jadi saya kuatir akan terjadi barter-barter kasus,” imbuhnya.
Baca Juga: Caramu Membawa Tas Bisa Ungkap Banyak Hal Tentang Kepribadianmu, Kamu Tipe yang Mana?
Karena itu, Abraham mengkhawatirkan akan terjadi hal serupa dengan kasus dugaan pemerasaan yang kini banyak diperbincangkan.
Sehingga penetapan hukum sebagai tersangka kepada Firli Bahuri tidak akan semudah ketika kepolisian menangani kasus lain.
Terkait dengan adanya perbedaan regulasi antara KPK dengan Kepolisian, juga dikomentari oleh Ahli Hukum Pidana Azmi Syahputra.
Menurutnya, langkah-langkah prosedural yang dimiliki kepolisian terkait dengan status Firli Bahuri memang tidak mudah.
Selain karena Firli Bahuri juga merupakan orang penting di kepolisian, Azmi meyakini pengaruh Firli masih cukup kuat di lapangan.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Wajah atau Pohon? Gambar Pertama yang Dilihat Ungkap Karakter Tenang atau Perhatian
“Kira-kira orang yang biasa pegang tongkat komando, adalah orang yang tahu lapangan, mereka adalah komandan remote-nya” jelas Azmi.
Karena itu Azmi meyakini, salah satu orang yang memiliki wewenang atas status hukum Firli Bahuri adalah Kapolri.
Demikian seperti dikutip Ayojakarta.com pada Kamis, 12 Oktober 2023 dari kanal Youtube Metro TV. ***