AYOJAKARTA.COM -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, partainya sedang bersiap mengumumkan koalisi yang baru.
Hal itu ia sampaikan setelah Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan.
Meski belum bisa menyampaikan informasinya secara lebih lengkap, tapi AHY memberikan pujian kepada koalisi baru yang sedang dijajaki Demokrat tersebut.
Baca Juga: Ungkap Kepribadian dan Karakter Seseorang, Berdasarkan Bentuk Kaki yang Dimilikinya
Sikap AHY ini sekaligus menegaskan pernyataan Demokrat yang tidak akan kembali ke Koalisi Perubahan.
"Kita sedang fokus membangun kerja sama baru. Belum bisa diungkap detailnya, tapi Alhamdulillah suasananya setara dan saling menghargai," jelas AHY dalam bimtek yang digelar untuk caleg-caleg Demokrat, Rabu 13 September 2023.
Dalam pertemuan tersebut AHY mengajak kadernya fokus ke depan dan mempersiapkan diri untuk menyambut poros baru untuk Pilpres 2024.
Ia berharap, keputusan sikap Demokrat bisa segera disampaikan ke publik.
"Mudah-mudahan bisa ada keputusan segera mengingat pendaftaran capres dan cawapres tinggal lebih kurang satu bulan lagi," jelas AHY.
Baca Juga: Link dan Formasi CPNS Kementerian Perhubungan 2023, SMA sampai Sarjana Boleh Melamar
Pada kesempatan tersebut, AHY menegaskan pentingnya agar para kader Partai Demokrat terus menerima aspirasi rakyat, menjaga solidaritas, dan patuh terhadap keputusan partai. Terutama, pentingnya patuh terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
Kepala Badan Doktrinasi, Pendidikan, dan Latihan DPP Partai Demokrat, Iwan Rinaldo Syarief berharap bahwa acara bimbingan teknis (bimtek) ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi semata, melainkan juga menjadi sarana untuk memperkuat konsolidasi internal Partai Demokrat.
"Saya berharap bahwa kegiatan bimtek ini dapat menjadi platform untuk menjalin hubungan sosial dan memperkuat konsolidasi antara calon legislatif (caleg) dan kader-kader Partai Demokrat," kata Iwan.
Selama acara bimtek tersebut, AHY turut hadir bersama dengan Sekjen Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, dan beberapa pengurus lainnya. Acara ini dihadiri oleh ribuan caleg dan kader Partai Demokrat.
Baca Juga: Gambar yang Pertama Kamu Lihat Kuda atau Katak? Terungkap Sisi Positif Kepribadian Anda!
Ogah Jadi Gelandangan Politik
Dalam berita sebelumnya di Ayojakarta.com, pertanyaan mengenai arah langkah AHY setelah "ditinggalkan" Anies Baswedan mencuat.
Apakah AHY akan bergabung dengan koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, atau mungkin malah berisiko menjadi "gelandangan politik"?
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, memiliki pandangan tersendiri mengenai situasi ini.
Menurutnya, Partai Demokrat pasti akan melakukan perhitungan politik yang sangat hati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya.
Siti Zuhro menjelaskan bahwa Partai Demokrat memiliki dua opsi utama. Pertama, mereka bisa bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kedua, mereka bisa memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo.
Dari sudut pandang publik, menurut Siti Zuhro, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto merupakan pilihan yang masuk akal dan dapat diterima oleh masyarakat. Pendapat ini disampaikannya saat berbicara di Jakarta pada Minggu (10/9/2023).
Baca Juga: Cara Menghapus Sampah Tersembunyi HP Android Menggunakan File Manager, Yuk Simak
Siti Zuhro juga menjelaskan bahwa Partai Demokrat telah melakukan perhitungan politik yang matang terkait pilihan koalisi yang akan diambil. Keputusan ini seringkali dipengaruhi oleh hubungan yang baik antara ketua umum masing-masing partai, yang sangat penting agar koalisi dapat berhasil terbentuk.
Selain itu, ia juga mencatat bahwa meskipun ada kemungkinan Partai Demokrat mendekati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), proses komunikasi politik dan penyesuaian akan memerlukan waktu.
Sebaliknya, jika Demokrat memilih untuk bergabung dengan Partai Gerindra, komunikasi politik dan penyesuaian akan lebih lancar karena keduanya telah memiliki pengalaman berkoalisi dalam pemilihan umum sebelumnya.