AYOJAKARTA.COM---Penganiayaan anak Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy terhadap D menuai sorotan banyak pihak.
Ulah keji Mario Dandy membuat permasalahan merambat kemana-mana, seperti sang ayah dicopot dari Jabatannya
Kemudian yang menjadi sorotan lain adalah pajak mobil Rubicon yang dipakai anak pegawai Dirjen Pajak ternyata belum dibayar, dan memakai plat nomor palsu.
Akibat Rafael Alun Trisambodo yang tidak patuh bayar pajak, membuat harta dan kekayaan seluruh pegawai Dirjen Pajak menjadi sorotan publik.
Baca Juga: Sebut Mario Dandy Kaya Sampah, Deddy Corbuzier Murka: Bapak Kamu Juga Saya Ga Takut!
Selain itu, komunitas Motor Gede (MoGe) Blasting Rider beranggotakan para PNS Dirjen Pajak yang terbongkar oleh publik dibubarkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Bahkan Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menaruh curiga kepada seluruh pegawai pajak, termasuk ayah Mario Dandy.
Hal itu diungkap oleh Abraham Samad saat berbincang dengan Reza Indragiri dalam YouTube Abraham Samad SPEAK UP.
“Anak pejabat eselon II Dirjen Pajak, kok kaya banget ya,” kata Abraham Samad, dikutip AyoJakarta.com pada Selasa, (28/2/2023).
Reza Indragiri bertanya kepada eks ketua KPK soal investigasi ulang terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca Juga: Seram! Pakar Mikro Ekspresi Ungkap Ada Hal Mengerikan yang Ia Tangkap dari Mario Dandy, Apa Itu?
“Andaikan penyelenggara Negara menyerahkan LHKPN itu angkanya serta merta diterima sebagai kebenaran atau tetap dilakukan investigasi ulang? contohnya anak Dirjen Pajak itu,” tanya Reza.
Menurut hemat Abraham, perlu dilakukan investigasi untuk memastikan kebenarannya, dan tidak menimbulkan kecurigaan.
“Harusnya dilakukan investigasi, pengecekan, ada gak yang sesuai atau patut mencurigakan dari LHKPN ini,” jawab Abraham.
Abraham menjelaskan bahwa jika hukum di Indonesia menganut hukum terbalik sempurna, bisa dilakukan investigasi.
“Ini juga kembali sistem hukum kita kan, kalau kita menganut sistem hukum terbalik sempurna sebenarnya itu bisa dilakukan, jadi ada kelemahan dari sistem hukum kita” jelas Abraham Samad.
Abraham kembali curiga jika seluruh harta dan kekayaan seluruh pejabat pajak ditelusuri, akan terungkap adanya permasalahan dengan LHKPN.
“Saya berfikir, jangan-jangan kalau nanti mau kita telusuri, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu ada masalah dengan LHKPN, itu menurut saya di situ persoalan bedanya,” pungkasnya.***