AYOJAKARTA.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas telah membahas solusi penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau non-ASN dengan para gubernur dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
Dikutip dari menpan.go.id oleh ayojakarta.com pada 27 Februari 2023, solusi terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau no-PNS akan dikebut mengingat tenaga honorer akan dihapuskan pada 2023.
Menteri Anas menilai bahwa tenaga non-ASN telah memberikan banyak kontribusi dan memiliki peran yang penting dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.
Oleh karena itu, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang 1,8 dari 2,3 juta telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.
Menteri Anas menegaskan bahwa beberapa tugas memang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, namun bisa dilakukan oleh tenaga non-ASN.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” kata Menpan RB.
Menurutnya, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.
Kementerian PANRB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, APKASI, APEKSI serta BKN terkait hal tersebut.
Menteri Anas juga membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN untuk mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN.
“Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” terang Menteri Anas.
Berbagai alternatif penataan tenaga non-ASN telah dibahas dengan beberapa skema yang masih terus didiskusikan bersama para pemangku kepentingan.
Namun, Menteri Anas menegaskan bahwa alternatif tersebut belum sepenuhnya final.
Semua opsi tersebut telah dibedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan hingga operasional dan akan dilaporkan kepada presiden.
Dalam rapat kerja nasional APPSI di Balikpapan pada tanggal 24 Februari 2023, Menteri Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki perhatian yang besar terhadap penataan tenaga non-ASN.
Maka hingga saat ini, solusi masih dicari dan diterus dikebut semaksimal mungkin agar pelayanan publik tetap optimal dan tidak terlalu menambah beban anggaran.
Selain itu, sebisa mungkin tidak ada pemberhentian bagi tenaga non-ASN yang berjasa dan berprestasi.***