AYOJAKARTA.COM - Saat ini nama Muhammad Adil, Bupati Meranti menjadi sorotan publik lantaran sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Salah satu pernyataan, Adil yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh iblis dan setan.
Diketahui Adil marah-marah ke anak buah Menteri Keuangan, Sri Mulyani yaitu Luky Alfirman yang merupakan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia.
Pasalnya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil memprotes Kementerian Keuangan Ihwal, Dana Bagi Hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Baca Juga: Putri Candrawathi Terdiam, Terbata-bata, dan Luar Biasa Lupanya, Bersandiwara?
“Minyak kami pak, 103 sumur kering, kalau 100 sumur lagi kering miskin total, kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pempus, serahkan saja duit minyak kami, sudah selesai itu,” kata Adil.
Hal tersebut terjadi karena Bupati Meranti resah lantaran wilayahnya merupakan daerah termiskin, padahal Meranti kaya akan migas. Ia juga mengklaim dana yang diterima Kepulauan Meranti sangat kecil di tengah naiknya lifting minyak dari wilayahnya dengan tren kenaikan harga minyak.
Kemudian adil menjelaskan tentang Kemenkeu ibis atau setan ini lantaran ia mengejar soal kejelasan tentang DBH tersebut.
“Pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan,” ungkapnya saat itu.
Baca Juga: Viral Mahasiswa Gunadarma Lakukan Pelecehan Seksual, Dihakimi Massa
Lalu ia juga menanyakan tentang APBD 2023 itu pakai asumsi 60 dolar, 80 dolar dan 100 dolar atau ucapan pak Jokowi.
“Pertama apakah penyusunan APBD 2023 ini pakai asumsi yang mana asumsi 60 dolar, 80 dolar dan 100 dolar atau ucapan pak Jokowi yang benar,” katanya saat mempertanyakan kejelasan yang dibuat oleh Kemenkeu yang dikutip dari kompastv, Selasa (13/12).
Sementara itu salah satu anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yakni Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menyayangkan pernyataan tersebut karena ini merupakan situasi yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang harus erat antara pusat dan daerah. Ia juga menyesalkan pernyataan tersebut yang melukai hati para pegawai Kemenkeu.
Selanjutnya ia mengklarifikasi kenapa menolak keras pernyataan tersebut karena apa yang dilakukan Kemenkeu itu justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah semakin kuat berdasarkan data, baik itu untuk Kabupaten Meranti sendiri.***