KOTA Bogor memberi contoh transparansi anggaran kotanya. Publik bisa mengakses rincian APBD-nya melalui situs atau web Kota Bogor.
Lalu kenapa Jakarta tidak bisa transparan dan tidak diakses rincian APBD-nya melalui situs atau webnya?
Publik juga dalam web tersebut disediakan ruang untuk bertanya atau mengkritik jika menemukan anggaran yang janggal.
Lalu kenapa pula publik tidak boleh bertanya dan mengkritik anggaran janggal yang akan masuk di APBD Jakarta 2020?
Berarti ada indikasi upaya mau melakukan pembesaran anggaran atau juga membuat anggaran korup oleh Pemprov Jakarta. Ketika itu ada anggaran janggal seperti membeli lem Aibon sebesar Rp 83 miliar, langsung anggota DPRD membela Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Berarti ada persengkongkolan antara anggota DPRD dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kok anggota DPRD yang kritis dan menjalankan fungsinya secara benar malah dilaporkan oleh sesama anggota DPRD Jakarta, Badan (tak) Kehormatan DPRD, atas tuduhan menyebarkan informasi pembahasan RAPBD?
Bahkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan, sikap kritis itu dikatakan sebagai upaya cari panggung.
Kalau anggota DPRD dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merasa dirinya bersih, kenapa harus risih?
Seharusnya seluruh anggota DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, belajar ke Pemkot Bogor soal transparansi anggaran dan tidak korupsi.
Azas Tigor Nainggolan
Pengamat Kebijakan Publik, Koordinator Forum Warga Kota Jakarta (Fakta)