AYOJAKARTA.COM -- 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo selaku presiden RI, akhirnya pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin masyarakat Indonesia kembali melaksanakan pesta demokrasi tentunya dengan kandidat yang berbeda dari 5 tahun sebelumnya.
Di Pemilu 2024 yang telah kita jalankan, ditemukan adanya dinamika politik yang berbeda, khususnya terhadap PDI Perjuangan (PDIP), di mana jika selama 10 tahun PDI Perjuangan telah bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saling bersinergi dalam pemerintahan, tetapi di tahun ini terjadi kerenggangan hubungan antara PDIP dan Jokowi.
Sebelum Jokowi merestui anaknya (Gibran) untuk maju sebagai Cawapres, hubungan antara PDIP dan Jokowi masih baik-baik saja, bahkan awal tahun lalu (2023) Jokowi masih menunjukan sinyal akan mendukung capres dari PDIP, sehingga nama Ganjar Pranowo masih merajai hasil survey Capres sampai dengan tengah tahun 2023.
Akan tetapi perubahan politik terjadi dengan sangat signifikan pasca majunya putra Jokowi, yaitu Gibran, sebagai Cawapres yang mendampingi Prabowo sebagai Capres.
Hasil Pilpres dan Dampaknya
Pertarungan politik saat kampanye telah memberikan suatu peta politik baru yang menunjukan adanya pertentangan antara PDIP dengan Jokowi. Posisi Jokowi sebagai incumbent diyakini memberikan dampak postif atas kemenangan pasangan calon Prabowo – Gibran dalam Pilpres 2024, karena masyarakat melihat bagaimana sosok Jokowi sebagai ayah dari Gibran yang telah memberikan restu politiknya untuk kemenangan sang putra.
Belum lagi adanya dinamika yang terjadi diawal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan adanya perubahan ketentuan dalam syarat pencalonan wakil presiden yang diluluskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Gejolak politik pada saat awal pencalonan sampai dengan penyelesaian sengketa hasil Pilpres membuat posisi PDIP selaku partai politik yang pernah mengusung presiden Jokowi akan kehilangan kekuasaan nya sebagai parpol dari pemilik kursi presiden.
Meskipun PDIP telah 10 tahun menjadi partai pemenang Pemilu dan berhasil mengusung presiden Jokowi hingga 2 periode, kali ini keberuntungan tidak berada di pihak PDIP karena setelah pelaksanaan pemilu capres dan cawapres, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusungkan PDIP kalah dari lawannya, yaitu dengan hanya memperoleh 17% suara rakyat Indonesia.
Kekalahan dalam suara dan juga kekalahan dalam sengketa pilpres oleh MK membuat paslon 01 dan 03 sudah tidak dapat berkutik karena KPU sendiri telah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, hal ini membuat para partai politik bersiap-siap untuk menjadi lawan ataupun kawan dari paslon terpilih. Lalu akan kah PDIP kembali melawan atau memilih berkawan?
Melihat sepak terjang dari partai yang di pimpin Megawati Seokarnoputri, ini bukanlah pertama kali nya PDIP mengalami kekalahan dalam meraih kursi presiden, sebelumnya pada tahun 2024 hingga 2014 PDIP mengalami kekalahan 2 kali dan pada masa itu pula PDIP selama 10 tahun lamanya memilih menjadi pihak oposisi pemerintahan presiden SBY oleh karena itu memungkinkan untuk PDIP Kembali menjadi opoisisi mengingat mereka mempunyai pengalaman dalam menjadi oposisi.
Pada era itu PDIP berhasil meningkatkan kualitas demokrasi dan meraih banyak apresiasi dari Masyarakat karena berada di luar pemerintahan dan gencar mengeluarkan suara terhadap pemerintahn SBY.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan "Kebutuhan Prabowo harus merangkul, Harus mengambil atau menarik kubu yang kalah. Itu suatu kebutuhan agar pemerintahannya kuat dengan koalisi mayoritas atau koalisi gemuk” ujang juga berpendapat bahwa PDIP akan Kembali beroposisi karenan mampu dan bisa, ujang menilai PDIP akan lebih baik jika oposisi karena akan bisa mengembalikan citra partai yang berani namun tidak dapat dipungkiri jika oposisi ini bisa menyebabkan perpecahan dalam internal PDIP.
Hingga saat ini pun PDIP belum memutuskan untuk memilih oposisi atau koalisi, wakil sekretaris jenderal PDIP mengatakan jika Keputusan partainya soal bergabung dan sikap politik PDIP kedepan nya akan dibahas secepatnya pada rapat kerja nasional PDIP yang akan digelar 26 Mei 2024, hal ini tentu sangat ditunggu mengingat PDIP adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif DPR RI.
Walaupun memiliki kemungkinan besar untuk memilih menjadi partai oposisi ini tidak memungkiri bisa saja PDIP memilih berkoalisi Bersama presiden terpilih karena terjalin nya hubungan baik antara ketua umum PDIP dan ketua umum Gerindra apalagi selama dua periode kebelakang PDIP memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan selain itu adanya kesamaan ideologi dan perspektif yang dimiliki megawati dan Prabowo.
Lalu akankah PDIP menjadi oposisi setelah kekalahannya? Menurut saya dalam keadaan ini ada kemungkinan bahwa PDIP akan oposisi karena mereka berpengalaman dalam hal itu dan memiliki suara paling tinggi dalam legislatif sehingga memungkinan mereka dapat dengan gencar menyuarakan ketidak setujuan dan pendapatnya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Dinilai Kompeten, PDIP Bakal Fix Usung Anies Baswedan Maju Pilgub DKI Jakarta?
Peran sebagai Oposisi
Alasan oposisi terhadap PDIP bisa bervariasi, mulai dari perbedaan ideologi, pandangan politik, hingga kritik terhadap kinerja pemerintah yang dianggap kurang memuaskan oleh pihak oposisi. Beberapa isu yang sering menjadi fokus oposisi terhadap PDIP termasuk masalah ekonomi, politik, hak asasi manusia, dan berbagai isu sosial lainnya.
Dalam perannya sebagai bagian dari oposisi, PDIP berperan penting dalam memberikan checks and balances terhadap kekuasaan pemerintah. Dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, PDIP berkontribusi pada proses demokrasi yang sehat di Indonesia.
Meski mengalami kekalahan dalam pemilu presiden, PDIP tetap mempertahankan kekuatannya dalam pemilu legislatif, memantapkan posisinya sebagai partai oposisi terkemuka. Tekad partai untuk menegaskan diri dalam menghadapi kemunduran pemilu menunjukkan ketahanan dan komitmennya untuk mewakili suara rakyat. Untuk secara efektif menantang pemerintah dan memajukan agendanya sebagai partai oposisi, PDIP dapat menggunakan berbagai strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan mempromosikan nilai-nilai inti partai tersebut.
Ditulis oleh:
Yusa Djuyandi
Dosen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Isi dari tulisan ini merupakan pandangan dan tangggung jawab penulis.