AYOJAKARTA.COM - Hacker Bjorka belakangan membuat resah berbagai pihak lantaran aksinya yang membocorkan data pejabat di Indonesia.
Salah satu pejabat negara yang datanya dibocorkan oleh hacker Bjorka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Namun, dalam hal ini Mahfud MD mengaku dirinya tak ambil pusing dengan data pribadi yang dibocorkan oleh hacker Bjorka.
Baca Juga: Pemerintah Bergerak Cari Tahu Sosok di Balik Hacker Bjorka, BSSN hingga BIN Dikumpulkan Jokowi
Bahkan, Mahfud MD mengatakan data-data yang disebar hacker Bjorka itu bersifat umum.
Tak cuma itu, Mahfud MD mengatakan kebocoran data dan serangan Bjorka dinilainya bukan urusan penting.
Seperti dilansir AyoJakarta.com dari Pikiran Rakyat dengan judul "Bjorka ke Mahfud MD: Yakin Nggak Ada Data Penting yang Bocor?".
Baca Juga: Hacker Bjorka Bakal Bongkar Kasus Ferdy Sambo? Turut Singgung Nama Tito Karnavian
"Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi saya bukan rahasia, bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK." ujar Mahfud.
Bahkan Mahfud MD juga mengatakan data pribadinya bersifat terbuka dan semua orang boleh melihatnya.
“Jadi, belum ada yang membahayakan dan isu-isu yang muncul itu kan sudah ada di koran tiap hari, (berita mengenai) jadi presiden, ini, gini, kan cuma itu. Tidak ada rahasia negara dari yang saya baca,” tuturnya.
Baca Juga: Waduh! Hacker Bjorka Diminta Tangani Kasus Ferdy Sambo, Sindir Rekaman CCTV
Hacker Bjorka pun membalas ucapan Mahfud MD tersebut. Dalam akun Twitter berbarunya @bjorkanesian, ia menyapa Mahfud MD.
"Bagaimana kabar Anda pak @mohmahfudmd? Apakah Anda yakin tidak ada database penting yang bocor?" kata Bjorka dalam akun Twitter terbarunya yang diunggah pada Selasa 13 September 2022.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan akan mempercepat RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di tengah serangan siber.
Baca Juga: Nekat Bikin Akun Baru, Bjorka Langsung Serang Iwan Bule Sampai Sebar Data di Telegram
“Dengan adanya payung hukum PDP, Indonesia dapat menjalankan interaksi antar-bangsa dengan optimal karena perlindungan data pribadi kini sudah menjadi agenda dan prasyarat perdagangan dunia,” tutur Puan.
"Apalagi RUU PDP mengatur hak kepemilikan data, pengendali data, dan perusahaan yang memanfaatkan data," kata Puan.***