AYOJAKARTA.COM – Organiized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP menempatkan Joko Widodo dalam daftar nominasi sebagai tokoh terkorup.
Menyikapi hasil laporan yang dirilis OCCRP, Presiden Indonesia ketujuh Joko Widodo menganggapnya sebagai sebuah framing atau pencitraan.
Karena itu Joko Widodo meminta OCCRP memberikan bukti yang mendukung terkait dengan mencuatnya narasi tersebut.
Baca Juga: Bukan Soal Uang! Ternyata Ini Alasan Apple Lebih Suka Berinvestasi di Vietnam daripada di Indonesia
Joko Widodo juga menambahkan, pasca purna tugas dirinya banyak mendapatkan fitnah yang ditengarai bermuatan politik.
“Yang dikorupsi apa ya dibuktikan, banyak fitnah framing jahat dan tuduhan tanpa bukti, orang bisa memakai kendaraan apapun, NGO, Ormas, Partai untuk menuduh,” ungkapnya.
Selain Joko Widodo, OCCRP juga menempatkan Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto serta Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu dan sederet tokoh kenamaan lainnya.
Selain diperoleh berdasarkan pada tanggapan Pembaca, laporan para tokoh nominator paling korup di dunia juga didapat melalui Jurnalis serta Pendiri OCCRP.
Terkait dengan masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menyatakan netralitas dan kredibilitas OCCRP sangat meragukan.
Masuknya nama Jokowi dalam daftar tokoh paling korup, Immanuel menambahkan merupakan ancaman serius bagi martabat bangsa Indonesia.
Karena itu Immanuel mengajak agar seluruh rakyat Indonesia bersatu, mengingat Jokowi merupakan salah satu Pemimpin Indonesia.
“Kita paham cara kerja internasional dalam merusak tokoh bangsa di manapun, Ini bukan opini tetapi propaganda yang merusak,” tegas Immanuel.
Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP yang bermarkas di Belanda, merupakan organisasi yang didirikan oleh dua wartawan senior investigasi Eropa.
Memiliki staf yang tersebar di enam benua, organisasi yang didirikan Paul Radu dan Drew Sullivan menjadi organisasi investigas nirlaba terbesar di dunia.
Di Indonesia, OCCRP juga diketahui oleh sebagian kalangan memiliki keterkaitan jaringan dengan TII atau Transparency International Indonesia.
Sehubungan dengan masuknya nama Joko Widodo, Bivitri Susanti selaku Dewan Pengurus Transparency International Indonesia memberi tanggapan.
Baca Juga: 10 Perbandingan Animasi dan Fitur One UI 7 vs iOS 18, Mana yang Lebih Unggul?
Meski memiliki keterkaitan jaringan dengan OCCRP, Bivitri memastikan TII tidak memiliki peran dalam penetapan nama Joko Widodo.
Laporan yang dirilis OCCRP, menurut Bivitri merupakan bentuk hasil kritis jurnalis terhadap sosok atau tokoh dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat khusus.
Sebagaimana majalah Times sempat menempatkan nama Soeharto dalam daftar orang terkorup di dunia, hal serupa juga sedang terjadi kepada Jokowi.
“Bukan rekanan dalam arti kami yang bikin riset, itu tidak ada, kita jangan Buruk Wajah Cermin Dibelah,” tegasnya. ***