AYOJAKARTA.COM - Kabar tak sedap soal kebocoran data kembali menghampiri.
Tak tanggung-tanggung, isu tersebut soal kebocoran 150 juta data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Apalagi sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan kontestasi pemilu di tahun 2024.
Kebocoran data ini disebar oleh Bjorka, hacker yang juga membobol 1,3 miliar nomor HP beberapa hari lalu. Data ini disebar di situs breached.to pada 6 September 2022.
Deskripsi menuliskan kalau 105 juta data penduduk Indonesia itu memiliki ukuran hingga 20GB, yang diperkecil (compress) menjadi 4GB. Kebocoran data itu terjadi pada September 2022.
Baca Juga: Massa Mahasiswa Demo Tolak Harga BBM Naik di Monas, Bawa Spanduk Prabowo lalu Dibakar, Lho Kok Bisa?
Adapun kategori datanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas.
Saat dicek, Bjorka memang memperlihatkan beberapa sampel data sesuai kategori tersebut. Tertulis kalau domisili penduduk ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Bahkan Bjorka juga memberikan sampel data sebanyak 2 juta yang bisa diunduh gratis dalam link yang ditautkan. 150 juta data penduduk Indonesia itu pun turut dijual seharga 5.000 Dolar AS atau Rp 74,6 juta.
Sementara itu Pratama Persadha selaku pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) mengatakan kalau kebocoran data itu valid. Tapi ia masih meragukan apakah data itu memang berasal dari KPU.
"Datanya valid. Tapi sumbernya dari mana, masih belum terverifikasi mas," kata Pratama dikutip dari Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).
Suara.com saat ini tengah meminta konfirmasi dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Namun yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan. ***