AYOJAKARTA.COM – Lantaran dianggap tidak lagi mampu menjalankan amanah partai, keanggotaan Joko Widodo sebagai kader PDIP resmi dipecat.
Geliat adanya perseteruan dan perbedaan sikap politik antara PDIP dengan sejumlah keluarga Joko Widodo sebelumnya mulai berhembus menjelang Pilpres.
Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang mendampingi capres Prabowo Subianto saat itu, dianggap PDIP sebagai bentuk pembelotan.
Baca Juga: Hasil Seleksi PPPK 2024: Simak Penjelasan Lengkap terkait Aturan Peringkat dan Nasib Honorer!
Terlebih proses pencalonan Gibran Rakabuming tersebut juga diwarnai dengan adanya upaya pelemahan terhadap Mahkamah Konstitusi.
Karena itu, PDIP menilai sikap politik Joko Widodo yang tidak lagi sejalan dengan pedoman dan koridor partai perlu disikapi dengan melakukan pemberhentian atau pemecatan.
Selain memberhentikan Joko Widodo sebagai kader, PDIP juga diketahui melakukan hal serupa kepada Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution.
Pernyataan mengenai alasan mendasar penyebab pemecatan Joko Widodo sebagai kader, disampaikan langsung oleh Deddy Yevri Sitorus selaku Ketua DPP PDIP.
Dalam keterangannya kepada awak media, Deddy menyebut PDIP memiliki tanggung jawab sejarah serta politik karena telah melahirkan Joko Widodo.
Lahir dari rahim partai PDIP, Joko Widodo menurut Deddy merupakan sosok yang telah banyak mendapat dukungan dari partai.
Baca Juga: Bebas Disadap! Jadi Pengguna WhatsApp yang Pintar, Coba 7 Cara Lindungi Privasi Kamu Yuk
Perjalanan dan karier politik Joko Widodo sejak menjabat sebagai Walikota Solo hingga Presiden, tidak lepas dari kontribusi PDIP sebagai mesin politik.
“Jokowi itu lahir dari rahim PDIP sejak Walikota, Gubernur DKI Jakarta lalu Presiden 10 tahun, itu tentu ada andil keringat dari PDIP,” tegas Deddy.
Lebih lanjut Deddy menambahkan, sikap dan ambisi politik Joko Widodo menjelang masa purna bakti justru menunjukkan geliat perbedaan.
Langkah-langkah Joko Widodo setahun sebelum berlangsungnya transisi kekuasaan, menurut PDIP semakin menunjukkan penyimpangan.
Kebijakan politik yang ditempuh Joko Widodo sebelum menyudahi kepemimpinan, menurut Deddy sangat berseberangan dengan garis politik PDIP.
Baca Juga: Kabar Gembira! THR dan Gaji Ke-13 Guru ASN Daerah Sebesar 100 Persen TPG Segera Cair!
“Bahkan kita menyaksikan kembali bagaimana MK dan MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya,” imbuh Deddy.
Selain dinilai tidak sejalan dengan perjuangan partai, Deddy juga menganggap Joko Widodo banyak melakukan upaya penyalahgunaan kekuasaan atau Abuse of Power.
Bentuk penyalahgunaan kekuasaan Joko Widodo selain di MK dan MA yang terlihat di masyarakat adalah pengerahan penegak hukum serta mobilisasi aparatur negara.
Karena itu atas nama tanggung jawab moral sejarah dan politik, Deddy dengan mengutip pernyataan Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
“Bu Puan sendiri secara langsung dalam Rakernas tahun lalu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang mengangkangi konstitusi,” tegasnya. ***