AYOJAKARTA.COM -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.7/4657/SJ yang mengimbau seluruh kepala daerah untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026.
Melalui surat tertanggal 14 Juni 2026 tersebut, Mendagri meminta Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota untuk menyiapkan lokasi strategis dan ruang publik guna menggelar nobar pertandingan sepak bola bergengsi tersebut sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
Lantas urgensi apa yang membuat Mendagri Tito mengeluarkan SE ini?
Tito Karnavian menjelaskan bahwa salah satu alasan utama dikeluarkannya edaran ini adalah untuk memberikan hiburan sehat bagi masyarakat sekaligus menjadi momentum penggerak ekonomi lokal.
"Ini momentum juga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membuat sistem ekonomi jadi bergerak. Kalau ada nobar otomatis masyarakat kumpul, di situ ada dorongan untuk UMKM bergerak," ujar Tito dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Mendagri berharap keterlibatan dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga komunitas kepemudaan dapat menghidupkan geliat ekonomi di daerah selama turnamen berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Dalam edaran tersebut, Pemda diminta tidak hanya menyediakan tempat, tetapi juga memberikan dukungan teknis lainnya. Hal ini mencakup penyediaan sarana, pengaturan lalu lintas, menjaga kebersihan, hingga dukungan teknis operasional.
Selain itu, kepala daerah diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kenyamanan warga yang hadir di lokasi nobar.
Dukungan pemerintah ini disambut baik oleh Direktur Utama TVRI, Tubagus Fiki Chikara Satari. Berdasarkan simulasi dampak ekonomi, kegiatan nobar ini diprediksi mampu menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp2,34 triliun secara keseluruhan atau sekitar Rp46,91 miliar per malam.
Estimasi angka tersebut dihitung jika nobar dilaksanakan secara aktif di sekitar 5.864 venue dengan melibatkan rata-rata empat pelaku UMKM di setiap titiknya.***