AYOJAKARTA.COM - Pada Senin, 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet.
Akibat dari reshuffle kabinet Jokowi ini, ada dua menteri dari PDIP dicopot jabatannya sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.
Dua menteri PDIP yang terkena reshuffle kabinet tersebut yaitu Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM serta Menteri ESDM yaitu Arifin Tasrif.
Baca Juga: 3 Tanda Ini Menunjukkan Kamu Menarik dan Cantik dari yang Kamu Kira Loh!
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno turut membagikan pandangannya terkait adanya reshuffle kabinet jelang 2 bulan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi.
Adi Prayitno menyebut jika adanya reshuffle ini sebagai upaya untuk melakukan bersih-bersih menteri dari PDIP.
"Saya kira memang tidak bisa dibantah bahwa reshuffle kabinet yang dilaksanakan pada kemarin itu sebagai upaya untuk bersih-bersih menteri dari PDIP," ungkap Adi Prayitno.
Ia juga menambahkan jika dua menteri yang terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi tersebut sangat erat kaitannya dengan PDIP.
Dibandingkan alasan profesionalitas, hal-hal yang bersifat politis menjadi salah satu alasan kuat mengapa dua menteri PDIP terkena reshuffle.
"Hal-hal yang sifatnya politis itu lebih mengemuka dan lebih kuat dibandingkan dengan alasan kinerja dan profesionalisme," imbuh Adi.
Dirinya juga berpendapat masih banyak menteri yang seharusnya direshuffle jika alasannya adalah profesionalisme.
Adi Prayitno juga menambahkan jika waktu yang tersisa hanya tinggal 2,5 bulan dan reshuffle tidak akan efektif untuk memperbaiki kinerja apapun di kementerian.
Ia menilai akan sangat wajar apabila publik menyederhanakan bahwa reshuffle yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk menyingkirkan PDIP dengan mengganti menteri-menteri yang menempati posisi strategis.
"Wajar kalau kemudian publik mensimplifikasi dan menyederhanakan bahwa reshuffle yang dilakukan kemarin sebagai upaya untuk menyingkirkan PDIP dengan cara mengganti sejumlah menteri di posisi-posisi strategis," jelasnya.
Tidak hanya itu, Adi Prayitno juga menilai jika posisi kementerian yang lain tidaklah strategis.***