AYOJAKARTA.COM – Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat, 16 Mei 2025, memanas setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memilih melakukan walk out.
Keputusan tersebut dipicu oleh kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai meremehkan peran legislatif.
Langkah keluar dari ruang sidang ini dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota Fraksi PDIP.
Mereka menilai Dedi telah menyampaikan pernyataan yang mencoreng martabat DPRD dalam forum Musrenbang yang digelar di Gedung Negara Cirebon pada 7 Mei 2025.
Baca Juga: CATAT 20 Mei! Driver Ojol Siap Gelar Aksi Demo dan Off Bid Massal, Ini Tuntutan SPAI
Fraksi PDIP Tuntut Klarifikasi Langsung dari Gubernur
Menurut anggota DPRD dari Fraksi PDIP, pernyataan Dedi Mulyadi mengesankan bahwa lembaga legislatif tidak diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tertentu.
Hal ini ditanggapi serius karena menyangkut etika kelembagaan dan prinsip tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami merasa dilecehkan. Gubernur seakan-akan menyampaikan bahwa keputusan besar, seperti pembongkaran bangunan liar, bisa dilakukan sepihak tanpa konsultasi dengan DPRD,” tegas Doni Maradona Hutabarat dalam sidang.
Ia menambahkan, dalam negara demokrasi, prinsip trias politika harus dijunjung tinggi.
Maka dari itu, sebelum adanya klarifikasi resmi dari Gubernur Jabar, Fraksi PDIP menolak untuk memberikan pandangan terhadap pembahasan Raperda.
Baca Juga: Loker 2025! Kemenkes RI Resmi Buka Lowongan Kerja untuk S1 dan S2, Simak Posisi dan Syaratnya
Ketidakhadiran Dedi Mulyadi Perkeruh Suasana
Dalam rapat tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi tidak hadir secara langsung. Ia hanya mengutus Wakil Gubernur Erwan Setiawan sebagai perwakilan, yang semakin memperburuk suasana.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, meminta pimpinan DPRD untuk menjaga marwah lembaga legislatif dan memperbaiki hubungan dengan pihak eksekutif.
“Sebelum ada itikad baik dari Gubernur, kami tidak bisa melanjutkan pembahasan. Kami harap pimpinan DPRD menegaskan kembali pentingnya kerja sama yang dilandasi saling menghormati,” ujar Memo sambil mengajak seluruh rekan satu fraksi meninggalkan ruang sidang.
Ucapan Dedi Mulyadi Jadi Sumber Ketegangan
Pernyataan kontroversial Dedi dalam forum Musrenbang dianggap menjadi akar persoalan.
Dalam video yang sempat beredar, Dedi menyatakan bahwa terdapat beberapa sejumlah kebijakan yang harus dijalankan tanpa adanya campur tangan dari DPRD karena potensi tarik ulur politik di dalamnya.
Ia juga menyinggung bahwa dirinya tidak membutuhkan anggaran pasti untuk memulai pembangunan, karena menurutnya, “rezeki akan mengikuti”.
Bahkan Gubernur Jawa Barat itu menyebut bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah kolonial VOC dahulu tidak melalui persetujuan dewan, namun hasilnya tetap bagus.
Pernyataan ini dinilai tidak menghargai sistem demokrasi modern dan fungsi pengawasan DPRD.
Baca Juga: Cara Daftar 'Ajuan' Akun SPMB di Wilayah Jakarta Jenjang SD SMP SMA/SMK Ajaran Tahun 2025/2026, Catat Prediksi Jadwal Pengajuan di Sini...
Penegasan Fraksi PDIP: Hormati Fungsi Lembaga
Adapun keputusan walk out yang dilakukan Fraksi PDIP menjadi sinyal tegas bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat perlu diperbaiki.
Fraksi ini berharap ada klarifikasi langsung dari Dedi Mulyadi demi menjaga keharmonisan pemerintahan daerah.
Situasi ini juga menjadi pengingat pentingnya etika antar-lembaga dan penghargaan terhadap mekanisme demokrasi dalam setiap kebijakan publik yang diambil.***