AYOJAKARTA.COM - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menyatakan bahwa beban biaya kuliah seharusnya dialihkan dari keluarga ke negara.
Menurutnya, negara harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan tinggi agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Anies menekankan bahwa biaya pendidikan tinggi memang mahal dan negara harus memutuskan kepada siapa beban biaya ini diberikan.
Baca Juga: SIAP-SIAP! Kemenag Buka 110.553 Formasi CASN 2024: Ada 1.378 Formasi CPNS 2024 Khusus IKN
Menurutnya, jika biaya itu dibebankan lebih besar pada keluarga daripada diambil negara, maka yang menikmati pendidikan tinggi itu hanyalah masyarakat dari golongan mampu.
Ia menggarisbawahi pentingnya negara mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menanggung biaya pendidikan tinggi.
Dengan demikian, rakyat dari keluarga-keluarga kebanyakan dapat menikmati akses pendidikan tinggi.
"Masalahnya begini, mahasiswa dari keluarga makmur sanggup membiayai. Lalu yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Justru yang kesulitan itu adalah mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah. Mau dibilang miskin, dia tidak miskin, mau dibilang makmur, dia belum cukup makmur," kata Anies.
"Nah, yang tengah ini nggak ada programnya. Bagaimana caranya? Caranya dengan alokasi anggaran yang lebih banyak," lanjutnya.
Anies juga menolak pandangan bahwa pendidikan tinggi bukanlah prioritas utama.
"Di Indonesia, pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Mereka yang mendapatkan akses pendidikan tinggi memiliki derajat kesempatan pekerjaan yang lebih tinggi dan kesempatan sejahtera yang lebih baik. Karena itulah, pendidikan tinggi harus mendapatkan alokasi yang lebih banyak sehingga tidak mengalami situasi seperti sekarang," tegasnya.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Mana yang Menurut Kamu Paling Aneh? Hasilnya Ungkap Sisi Lain dari Dirimu
Dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan tinggi, Anies berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang lebih tinggi, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas negeri di Indonesia menggelar aksi protes menentang kebijakan kampus yang menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Aksi protes ini berlangsung serentak di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.
Para mahasiswa menilai kenaikan UKT dan IPI tersebut memberatkan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah dan rendah.