AYOJAKARTA.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah bahwa pada saat sidang kabinet pada Senin, 26 Februari 2024 membahas spesifik terkait dengan program makan siang dan susu gratis.
Seperti yang diketahui, program makan siang dan susu gratis merupakan program yang diusung oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
Bantahan ini disampaikan oleh Jokowi usai membuka Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.
"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan di rencana anggaran 2025,” ucap Jokowi, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Kamis, 29 Februari 2024.
Menurut Jokowi, dengan membahas program presiden terpilih pada APBN 2025, akan mempermudah masa transisi antara pemerintahan yang lama kepada pemerintahan yang baru.
“Supaya presiden terpilih lebih cepat dan mudah sehingga penganggaran tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR," ujar Jokowi.
Ketika ditanya kembali mengenai program makan siang gratis, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada pembahasan secara spesifik.
"Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai apa yang tadi disampaikan, apa (program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren) ya." ucapnya.
Sebelumnya, disampaikan oleh beberapa menteri bahwa program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi salah satu bahasan pada sidang kabinet Senin, 26 Februari 2024 lalu.
Salah satu menteri yang menyampaikan adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengatakan bahwa terdapat pembahasan tahap awal mengenai program makan siang dan susu gratis.
“Tadi membahas program program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” ucap Bahlil.
Bahlil mengatakan, pembahasan program tersebut bukan berarti melangkahi KPU yang hingga saat ini belum menyatakan pemenang pada Pilpres 2024.
Menurutnya Bahlil, pemerintah hanya melakukan simulasi atau membuat rancangan tahap awal terkait program yang memakan biaya ratusan triliun tersebut.
Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga menyampaikan terkait adanya pembahasan mengenai program makan siang gratis pada saat sidang paripurna.
"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY.
Menurut AHY, besarnya biaya yang harus dianggarkan untuk program makan siang gratis menjadikan hal tersebut perlu dipertimbangkan secara matang.
"Itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta (orang) yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," ucap AHY.***