AYOJAKARTA.COM -- Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan pengamat dan masyarakat.
Dalam keterangan persnya, Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini merupakan langkah kemanusiaan yang berbeda dari relokasi permanen, di mana warga Gaza hanya akan tinggal sementara di Indonesia hingga situasi di tanah air mereka membaik.
Dalam konteks konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut, beberapa pihak mengingatkan bahwa evakuasi tanpa syarat yang jelas dapat memperkuat posisi penjajahan Israel.
Baca Juga: Presiden Prabowo Siap Evakuasi 1.000 Warga Gaza, Akan Fokus pada Korban Luka dan Anak Yatim
Namun, pengamat geopolitik, Smith Alhadar, mengungkapkan kekhawatiran bahwa inisiatif ini dapat menjadi blunder yang berpotensi memicu demonstrasi baik di dalam negeri maupun reaksi negatif dari luar negeri.
Ia menilai bahwa rencana ini muncul di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap isu-isu ekonomi dan politik yang ada, sehingga bisa berisiko bagi kepemimpinan Prabowo.
Lebih lanjut, terdapat kekhawatiran bahwa langkah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Amerika Serikat, untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan tersebut.
Baca Juga: Kunjungi 5 Negara Timur Tengah, Presiden Prabowo akan Bahas Konflik Gaza
Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam, Hasibulloh juga khawatir bahwa rencana ini bisa menjadi "karpet merah" bagi Trump untuk menguasai Gaza.
“Saya khawatir ini bisa jadi karpet merah bagi ambisi Trump dalam menguasai Gaza,” jelasnya yang dikutip dari Youtube Kompas TV pada Jumat 11 April 2025.
Sementara itu, dukungan juga datang dari beberapa legislator yang melihat rencana evakuasi sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap Palestina.
Baca Juga: Kembali Gugur Jurnalis di Gaza Akibat Gencatan Israel, Hossam Shabat Bagikan Pesan Terakhir Ini...
Mereka menekankan pentingnya mekanisme yang jelas untuk pengembalian warga Gaza setelah kondisi membaik.
Menteri Luar Negeri Sugiono menambahkan bahwa rencana ini masih dalam tahap konsultasi dengan negara-negara terkait dan harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, masa depan rencana evakuasi ini masih tergantung pada hasil diskusi dan kesepakatan antarnegara.***