AYOJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pendapatnya mengenai bansos yang saat ini dibagikan di tengah pemilu 2024.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan bansos merupakan hak dan kewajiban untuk masyarakat yang sudah tercantum dalam Undang-Undang.
Saat ditanya mengenai politisasi bansos yang dilakukan oleh presiden Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres, Luhut menjawab dengan tegas bahwa presiden Jokowi tidak pernah memanfaatkan hal tersebut.
“Dia (Jokowi) tidak pernah lakukan karena itu, beliau katakan jangan pernah ajarkan saya mengenai kemiskinan saya itu datang dari situ. Jadi saya tidak mau rakyat saya mengalami seperti itu,” kata Luhut dalam podcast Rosi, dikutip dari Youtube Kompas TV, Minggu, 11 Februari 2024.
Lebih lanjut, Luhut juga menjelaskan bahwa ketentuan bansos yang saat ini dibagikan merupakan kesepakatan bersama dengan anggota parlemen yang dihadiri oleh fraksi partai.
Mengenai kampanye presiden melalui bansos, Luhut mematahkan statement itu.
Ia menyebutkan bahwa bansos merupakan hal yang sering dilakukan oleh presiden Jokowi.
Baca Juga: Luhut Binsar Dukung Prabowo-Gibran Bukan karena Jabatan: Siapapun Presidennya Saya Mau Pensiun
“Karena itu memang sudah program yang dibagikan. Beliau memang sudah biasa (membagikan bansos) dan bukan sekarang saja,” tandasnya.
Diketahui, polemik program pembagian bansos yang dibagikan pemerintah secara bersamaan menimbulkan adanya kecurigaan dari banyak pihak.
Banyak yang menyebut hal itu merupakan salah satu cara dari presiden Jokowi untuk berkampanye menaikkan elektoral Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Baca Juga: Diserang Luhut dan Bahlil, Tom Lembong Sentil Masalah OSS yang Terlalu Esktrem dan Tidak Mungkin
Terdapat beberapa program bansos yang saat ini dibagikan oleh pemerintah yaitu bantuan PKH, BPNT, Beras 10 kg, dan yang terbaru BLT Mitigasi Risiko Pangan.
Keempat bantuan tersebut dibagikan kepada masyarakat pada awal tahun 2024, dan mendekati pemilu.***