News

Komjen Dharma Pongrekun Blak-blakan Alasan Pilpres di Indonesia Hanya Ada 3 paslon, Ternyata Ini Penyebabnya!

Oleh: Riky Iskandar Jumat 09 Feb 2024, 14:19 WIB
Komjen Dharma Pongrekun

AYOJAKARTA.COM -- Mantan Wakil Kepala Siber dan Sandi Negara, Komjen Pol Dharma Pongrekun mengungkapkan alasan mengapa hanya ada tiga pasangan calon dalam Pilpres Indonesia.

Menurutnya, fenomena ini tak lepas dari campur tangan yang mengatur sistem secara terselubung.

"Berarti ada yang mempolakan tiga paslon ini," kata Komjen Dharma Pongrekun dikutip ayojakarta.com dari YouTube Cerita Untungs pada Jumat (9/2/2024).

Ia menegaskan bahwa ada pihak yang mempolakan tiga paslon ini, menyebut mereka sebagai 'shadow' yang hadir tanpa terlihat dengan jelas.

Baca Juga: Komjen Dharma Pongrekun Ungkap Tujuan Pandemi Covid-19, Benarkah Sudah Direncanakan Sejak Lama?

Ia menduga adanya manipulasi dalam pengaturan regulasi, di mana aturan pemilu yang dibuat melalui partai politik memberi keuntungan bagi partai yang memiliki 20 persen hasil presiden sebelumnya.

"Pengatur sistemnya yang termaninfestasi dalam regulasi. Regulasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang pemilu harus lewat partai politik dan dengan persyaratan setiap gabungan partai atau partai itu harus 20 presiden result," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mencatat perbedaan perlakuan antara pilkada dan Pilpres, di mana pilkada memiliki jalur independen yang tak dimiliki Pilpres.

Baca Juga: Lantang Suarakan Berbagai Program Elite Global di Pemerintahan, Ini Profil dan Rekam Jejak Komjen Dharma Pongrekun

Ia pun mempertanyakan tentang motif di balik regulasi yang berbeda tersebut dengan dugaan bahwa ada kepentingan tertentu yang mungkin terkait dengan penguasaan negara oleh pihak asing.

"Berbeda dengan pilkada ada jalur independennya. Lucu sama-sama pemilihan langsung tapi relguasinya berbeda. Berarti ada kepentingan, kepentingannya buat siapa? Kepentingan Negara Indonesia yang dikuasai oleh asing," ungkapnya.

Ia menjelaskan bukti negara dikuasai asing adalah negara yang berhutang kepada pihak lain dapat dikatakan dikuasai secara moral dan psikologis.

"Manifestasi sistem yang memaksa mengikuti kepentingan pemberi hutang menjadi bukti konkret dari pengaruh asing dalam mengatur dinamika politik di Indonesia," jelasnya.***

Reporter Riky Iskandar
Editor Fathul Amanah