AYOJAKARTA.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” kata Presiden Jokowi dikutip dari Kompas TV, Rabu 7 Januari 2024.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.
Baca Juga: Jokowi Acungkan Jempol untuk Produk Ibu Sri, Nasabah PNM Mekaar
“KPU dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas Pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan serupa pada 23 Januari 2024.
Ia menegaskan bahwa meskipun undang-undang memperbolehkan presiden untuk berkampanye, ia tidak akan melakukannya.
“Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan tapi jika pertanyaannya. Apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak,” kata Presiden Jokowi.
Baca Juga: Inilah Postingan Jokowi yang Bikin Kontroversi dan Viral di TikTok: Dibayar 2M Ternyata Makasih Mas
Presiden Jokowi berharap dengan netralitas seluruh pihak, Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, damai, dan bermartabat.
“Saya harap dengan pernyataan ini, semuanya menjadi jelas dan tidak ada lagi keraguan,” imbuhnya.
Suara Kritis Kampus Bermunculan
Pernyataan Jokowi disampaikan di tengah maraknya pernyataan sikap dari civitas akademika yang mempertanyakan keadaan demokrasi di waktu-waktu terakhir ini.
Hingga berita ini ditayangkan sudah 29 civitas akademika yang menyerukan sikap kritisnya.
Di antaranya UGM, UII, Unpad, ITB, IPB, UPI, Unhas, Unand, dan lainnya.
Misalnya di Universitas Indonesia, yang disampaikan Dewan Guru Besar UI. Mereka menyampaikan seruan kebangsaan dengan empat poin utama:
Baca Juga: Isu Jokowi Ikut Kampanye 10 Februari 2024: Saya Tidak Akan Berkampanye
Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.
Ketiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.
Keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing.
Deklarasi ini diakhiri dengan panggilan bersama untuk merapatkan barisan guna menjaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang dicintai dan dibanggakan.