AYOJAKARTA.COM - Bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu program penting dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, dibalik implementasinya, Bansos sering kali menjadi bahan perdebatan dan kritik.
Pengamat Politik Ekonomi , Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa bansos sebenarnya disarankan oleh bank dunia untuk meredam kritik di masyarakat sendiri.
Baca Juga: 5 PTN yang Membuka Jalur Khusus Untuk Anak Pramuka, Kamu Termasuk?
"Bansos segala macem itu, itu dianjurkan oleh Bank Dunia untuk meninabobokan kritik masyarakat, untuk meninabobokan protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan. Itu perintah Bank Dunia” ucap Ichsanuddin Noorsy, dikutip ayojakarta.com dari YouTube Abraham Samad, pada Rabu, 7 Februari 2024.
Jika dilihat dari pernyataan tersebut kebijakan Bansos mungkin lebih bermotivasi politis daripada kemanusiaan.
Terdapat tuduhan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk menenangkan kritik masyarakat terhadap langkah-langkah pemerintah yang kontroversial, seperti pencabutan subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperintahkan oleh Bank Dunia.
“Itu tertulis dalam DLN agreement ketika yang namanya Indonesia didictate untuk mencabut subsidi pada BBM. Dan itu dirancang sejak reformasi. Jadi Bansos yang dilakukan sekarang, BLT yang dilakukan sekarang, itu sebenarnya karena menjalankan perintah Bank Dunia” ucap Ichsanuddin Noorsy.
Namun, ironisnya, kebijakan Bansos tersebut juga mendapat kritik dari pihak dalam negeri, termasuk dari Presiden Joko Widodo sendiri.
Hingga akhirnya, hal yang dikritik Jokowi ia lakukan dengan membagikan bansos di depan Istana Negara.
Baca Juga: Sayang Sekali 4 Jenis Sertifikat Ini Tidak Diakui di Tes SNBP 2024, TOEFL Termasuk?
Ichsanuddin mengatakan perbuatan yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut juga dikritik oleh Jusuf Kalla dan disebut sangat memalukan.
“Lalu diprotes oleh Joko Widodo, yang kemudian Joko Widodo sendiri melakukan, sampai melakukannya di pinggir jalan, yang oleh Jusuf Kalla sebut sebagai sangat memalukan” ucap Ichsanuddin.
Penting untuk dicatat bahwa tujuan sejati dari program Bansos seharusnya adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik atau keuangan tertentu.
Namun, dengan adanya tudingan bahwa Bansos mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan mulianya, perlu ada evaluasi mendalam terhadap implementasi dan manajemen program tersebut.
"Berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka Bansos itu tidak ada keinginan luhur. Secara konstitusional tidak terpuji, konstitusional dalam kerangka prospektif juga masih bermasalah. Ditambah lagi dengan ternyata di era ini angka bansos-nya sudah perlindungan sosialnya sudah mencapai 497 sekian triliun" ucapnya.
Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap kebijakan, termasuk Bansos, harus didorong oleh niat baik dan keinginan untuk memajukan kesejahteraan bersama.
Meskipun upaya pemberian Bansos merupakan langkah awal yang baik, namun evaluasi yang kritis dan transparan terhadap pelaksanaannya tetap diperlukan agar program ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.***