AYOJAKARTA.COM — Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah dibagikan kepada KPM yang layak menerima untuk alokasi Tahap 1 tahun 2024.
Jika KPM mengecek status daftar penerima PKH atau BPNT melalui Cek Bansos, dan ternyata terjadi perubahan status penerima yang semula penerima tiba-tiba berubah bukan penerima, berarti KPM sudah tidak memenuhi kelayakan sebagai penerima bansos.
Memasuki akhir minggu pertama bulan Februari 2024, pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 akhirnya sudah resmi dicairkan pada tanggal 31 Januari 2024 secara bertahap.
Pencairan PKH untuk periode salur Januari-Februari sedangkan BPNT untuk periode salur Januari 2024 yang keduanya sama-sama dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri) dan BSI.
Sampai di tanggal 7 Februari 2024 ini, Kemensos RI masih terus menyalurkan dana bantuan PKH tahun 2024 alokasi bulan Januari dan Februari yang cair melalui KKS ATM Merah Putih Bank BNI, Mandiri, dan BRI.
Sedangkan untuk BPNT tahap 1, terpantau sudah dicairkan periode salur Januari 2024 melalui KKS ATM Merah Putih Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI (khusus untuk wilayah Provinsi Aceh).
Kemarin menjadi hari terakhir pencairan bansos PKH tahap terakhir di akhir tahun 2023 baik alokasi bulan November dan Desember maupun Oktober hingga Desember 2023.
Sasaran penerima bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 tahun 2024 ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 10 juta KPM untuk PKH dan 18,8 juta KPM untuk BPNT yang keduanya sama-sama harus terdaftar di DTKS Kemensos RI.
PKH sebagai program reguler dari Kementerian Sosial RI dan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dikategorikan sebagai keluarga rentan miskin atau tidak mampu.
Rincian bantuan PKH Tahap 1 yang dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara periode Januari Februari 2024 diklasifikasikan menjadi tiga komponen sebagai berikut:
- Komponen pendidikan: Anak sekolah jenjang SD Sederajat Rp 150 ribu, SMP sederajat Rp225ribu, SMA/SMK sederajat Rp334 ribu yang ketiganya adalah kelas berjalan.
- Komponen Kesehatan: Anakusia dini (0-6 tahun) Rp500 ribu dan ibu hamil Rp500 ribu.
- Komponen kesejahteraan sosial: Lansia berumur 60 tahun ke atas Rp400 ribu dan penyandang disabilitas berat Rp400 ribu.
Sedangkan untuk bansos BPNT tahap 1 periode Januari 2024, nominal bantuan yang dicairkan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara sebesar Rp200 ribu.
Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 merupakan program bantuan yang ditunggu oleh KPM yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan.
Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan berupa dana non tunai jika penyaluran melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara, dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Ditambah, banyak KPM yang mengalami dampak buruk dari Fenomena alam super El Nino yang melanda Indonesia, sehingga mengakibatkan kemarau berkepanjangan dan sekarang berubah menjadi musim penghujan ekstrim di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Kemarau berkepanjangan dan musim penghujan ekstrem menyebabkan masa tanam yang berubah, dan banyak juga yang mengalami gagal panen sehingga harga bahan pokok pangan di pasaran meningkat tajam.
Oleh karena itu, banyak keluarga rentan miskin mengalami penurunan produktivitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga banyak KPM hingga kesulitan dalam membeli bahan pokok pangan sehari-hari.
Melihat besarnya dampak dirasakan akibat Fenomena El Nino oleh KPM rentan miskin, pemerintah secara sigap mencairkan dana bantuan PKH dan juga BPNT secara serentak untuk Tahap 1 tahun 2024 yang sudah mulai dicairkan akhir Januari 2024.
Untuk tahapan pencairannya terpantau KPM yang banyak menerima saldo masuk di dalam KKS ATM Merah Putih Bank Himbara baik BNI, BRI, Mandiri, atau BSI (khusus wilayah Provinsi Aceh).
Bagi KPM PKH + BPNT, tidak sedikit yang menerima pencairan bantuan secara serentak masuk ke dalam KKS ATM Merah Putih Bank BRI, Mandiri, BNI maupun BSI yang sementara terpantau sudah menerima saldo masuk bantuan.
Oleh karena itu setiap periodenya, Kemensos selalu melakukan update terbaru mengenai validasi dan verifikasi data kelayakan penerima bansos PKH maupun BPNT tahun anggaran 2024 ini.
Pasalnya, banyak KPM yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bantuan akan tetapi masih terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024.
Untuk proses validasi dan verifikasi data penerima bansos PKH dan BPNT tahap 1 2024, Kemensos RI harus memadu padankan data dari DTKS Kemensos RI dan Data Kependudukan Dukcapil tiap KPM sehingga nantinya bansos dicairkan merata dan tepat sasaran.
Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube DIARY BANSOS, beberapa KPM yang ternyata mengalami perubahan status penerima dari yang tahun 2023 merupakan penerima sedangkan di tahun 2024 bukan lagi sebagai penerima.
KPM merasa bingung tentang perubahan status penerima secara tiba-tiba, karena saat terakhir pencairan periode terakhir PKH dan BPNT di bulan Oktober-Desember 2023 masih ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Mengapa hal ini dapat terjadi?
Menurut hasil analisa dari pendamping PKH, menyebutkan bahwa status KPM bisa saja secara tiba-tiba berubah status kepesertaan bansos pemerintah yang semula masih ditetapkan sebagai penerima menjadi bukan penerima.
Hal ini disebabkan karena KPM sudah dinyatakan tidak layak menerima bantuan baik PKH maupun BPNT di tahun 2024 sehingga tidak akan menerima pencairan bantuan.
Baca Juga: Fix! Bansos BPNT dan PKH Lewat PT Pos Indonesia Resmi Cair Sebelum Pemilu Khusus untuk Wilayah Ini
Lalu apa saja kriteria kelayakan penerima bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024?
Berikut kriteria kelayakan penerima bansos PKH dan BPNT tahap 1 2024:
1. Masih dikategorikan sebagai golongan keluarga rentan miskin.
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Bukan merupakan ASN, anggota TNI atau Polri.
4. Bukan merupakan pensiunan dari TNI atau Polri
5. Tidak memiliki gaji atau penghasilan di atas UMK atau UMP.
6. Tidak memiliki pekerjaaan dari sumber gari APBN atau APBD.
7. Masih ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Kemensos RI sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahun 2024.
8. Terdaftar aktif DTKS Kemensos RI dan data KPM sepadan dengan data kependudukan Dukcapil yang dimiliki.
Bagi KPM yang semula mendapatkan bantuan dan mengalami situasi yang sama dengan status kepesertaan bansos pemerintah dinonaktifkan dan terpantau di Cek Bansos, maka KPM bisa langsung menanyakan kepada pendamping PKH atau Dinas Sosial di masing-masing daerah domisili.
Memang update data di Cek Bansos baik informasi data penerima maupun status pencairan KPM lebih lama, sehingga nantinya pendamping PKH atau operator desa masing-masing akan melihat data KPM yang lebih valid melalui SIKS-NG.
Apabila setelah dicek melalui SIKS-NG, status penerima dari KPM memang tidak lagi sebagai penerima bansos PKH atau BPNT maka KPM sudah tidak layak ditetapkan sebagai penerima bansos dan tidak akan mendapatkan pencairan bantuan.
Oleh karena itu, jika KPM yang ingin melihat dan mengecek status kepesertaan sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024 atau tidak bisa mengakses melalui laman resmi cek bansos Kemensos RI yaitu https://cekbansos.kemensos.go.id./ atau bisa cek di aplikasi Cek Bansos dengan install aplikasi melalui App Store dan Play Store.
Bisa juga langsung bertanya kepada pendamping PKH atau operator desa dan dicek melalui SIKS-NG.
Itulah informasi terkait dengan update pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2024, yang cair melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara atau BSI dan status kepesertaan KPM.***