AYOJAKARTA.COM - Calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritisi soal pembagian bansos yang masih dilakukan jelang hari H pencoblosan Pemilu.
Hal itu disampaikan dalam penjelasan visi misi debat calon presiden (capres) terakhir pada Minggu 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.
"Memberikan bansos sesuai dengan kebutuhannya, bukan memberikan untuk kepentingan yang memberi tapi kepentingan bagi yang diberi," katanya.
Diberitakan sebelumnya di ayojakarta.com, pengamat politik Ray Rangkuti melontarkan kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo terkait kebiasaan bagi-bagi bansos yang sering dilakukannya.
Baca Juga: Debat Capres Terakhir, Prabowo Subianto Janji Bangun 3 Juta Rumah di Pedesaan hingga Pesisir
Menurut Ray, tindakan tersebut menunjukkan kegagalan Jokowi dalam menyejahterakan rakyat.
"Presiden sedang tidak memikirkan bangsa dan negara kita. Dia memikirkan bagaimana keluarganya bisa berjaya di Pilpres 2024," kata Ray Rangkuti dalam kanal YouTube Abraham Samad Speak Up.
Ray Rangkuti juga mengkritik Jokowi yang menghabiskan waktu satu minggu di satu provinsi hanya untuk bagi-bagi bansos.
Menurutnya, hal ini tak masuk akal dan menunjukkan bahwa Jokowi tak memiliki solusi yang lebih baik untuk mengatasi kemiskinan.
Lebih lanjut, Ray Rangkuti mengingatkan bahwa Jokowi seharusnya bangga menyejahterakan rakyat, bukan bangga membagikan bansos.
Pembagian bansos hanya solusi sementara dan tak menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas.
Selain Ray Rangkuti, konsultan politik Eep Saefulloh Fatah melontarkan kritik yang sama soal masifnya bantuan sosial khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah adalah bukti praktik korupsi yang amat sangat besar.
Ia menyoroti anggaran untuk kegiatan seperti BLT yang saat hulunya dilacak, menunjukkan kebesaran dan kemahalan yang luar biasa.
"Saya baru tersadar bahwa ternyata anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti bansos BLT tahun ini itu hanya bisa dikalahkan oleh anggaran yang sama tahun 2020 ketika kita di puncak Covid," ungkap Eep Saefulloh Fatah dalam pernyataannya.
Eep menjelaskan pada masa puncak Covid anggaran yang digelontorkan untuk bantuan sosial sebesar Rp 498 triliun dalam setahun APBN.
Lalu sekarang, hanya beda Rp 1,2 triliun menjadi Rp 496,8 triliun dan itu naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan tahun lalu.
"Pilpres itu kan jelas banget KKN-nya," tukas Eep Saefulloh Fatah.***