AYOJAKARTA.COM - Saiful Mujani, Peneliti senior dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan pendapatnya bahwa para ketua umum partai politik (Ketum) di kubu 02 sebenarnya kesal dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi.
"Mereka sesungguhnya sebagai politisi tidak happy dengan situasi ini," jelas Saiful Mujani dikutip ayojakarta.com dari YouTube Refly Harun, Jumat 2 Februari 2024.
Menurutnya, situasi di mana Gibran dengan mudahnya mendapatkan dukungan sebagai calon presiden dari partai-partai politik membuat para ketum tersebut tidak senang.
"Bagaimana mungkin seorang tokoh partai besar yang at least bisa menjadi calon wakil presiden atau menjadi calon wakil pun ternyata tidak bisa maju. Bagaimana dia tidak mangkel, itu secara objektif enggak mungkin bahwa dia happy. Partainya sudah memutuskan ketua umum harus jadi calon presiden atau minimal calon wakil presiden, tapi dengan mudahnya dikasihkan kepada putra mahkota, masa sih dia tidak mangkel hatinya," beber Saiful Mujani panjang lebar.
Mujani mengatakan, para ketum ini pasti merasa marah dan kecewa meski mereka tak bisa menunjukkannya secara terbuka.
"Kalau anda punya kesempatan diskusi dekat dengan orang-orang di sekitar itu, mereka sangat marah sesungguhnya tapi mereka tidak bisa apa-apa," lanjutnya.
Mujani menambahkan, situasi ini berbeda dengan sebelumnya di mana partai-partai politik memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Jusuf Kalla: Kita Tunggu Pak Menhan
Namun, saat ini partai-partai politik seperti ditaklukkan dengan mudahnya oleh Presiden Jokowi untuk mendukung kepentingan politiknya termasuk mendukung anaknya yang masih baru dalam dunia politik.
"Sekarang ini terjadi di mana partai-partai politik ditaklukkan dengan mudahnya gitu ya oleh presiden untuk mendukung kepentingan politiknya, untuk mendukung anaknya yang dalam umur politik itu relatif sangat baru," katanya.
Mujani menduga bahwa situasi ini bisa berakibat pada penyalahgunaan wewenang oleh kekuasaan, di mana hukum bisa digunakan untuk kepentingan politik.
"Jadi menurut saya, kekuasaan sudah menyalahgunakan wewenangnya dalam hal ini menggunakan hukum untuk kepentingan politik," tukas Mujani.
Mujani menilai bahwa hal ini merupakan penyimpangan dan para ketum yang merasa dirugikan berhak untuk meminta penjelasan dari Presiden Jokowi.
Bahkan, Mujani menyebut situasi ini bisa berujung pada proses pemakzulan.***