AYOJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sindir Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berlibur ke Jepang.
Liburannya itu menuai kontroversi, karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Padahal, berdasarkan surat edaran dari Kemendagri, kepala daerah dilarang berlibur atau berpergian ke luar negeri selama periode Lebaran.
Menurut Dedi Mulyadi, seharusnya bupati dan wali kota ini berada di daerahnya untuk bersilaturahmi dengan warganya dalam momentum Lebaran.
Ditambah lagi, setelah masa Lebaran ini banyak warga tengah melakukan perjalanan arus balik.
Seharusnya, kepala daerah memantau arus lalu lintas dan menjaga agar tidak terjadi kecelakaan.
Selain itu, terdapat juga berbagai permasalahan yang bisa terjadi ketika Lebaran, salah satunya seperti arus macet.
Kabar ini ramai menjadi perbincangan publik setelah Dedi Mulyadi menyindir Lucky Hakim.
Sindiran tersebut disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya, yaitu @dedymulyadiofficial pada Minggu, 6 April 2025.
Pada unggahan tersebut, Dedi membagikan kompilasi foto liburan Lucky Hakim di Jepang.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sindir Lucky Hakim, Imbas Libur Lebaran Tanpa Izin Terancam Sanksi Pemberhentian Sementara? Selengkapnya...
Tak sampai disitu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan capan selamat liburan kepada Lucky Hakim, namun dengan sisipan sindiran agar tidak pergi berlibur secara diam-diam.
"Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya," tulisnya.
Unggahan tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Ada yang menganggap hal tersebut wajar dan ada juga yang menilai tindakan tersebut tidak tepat.
Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa biasanya bupati atau wali kota yang akan bepergian ke luar negeri mengajukan surat permohonan ke Kemendagri dengan tembusan ke gubernur.
Namun, Lucky Hakim sama sekali tidak meminta izin dan bahkan tidak mengirimkan surat tersebut.
"Saya pernah tanyakan soal ini via WA, namun tidak dibalas" ucapnya.
Setelah kejadian ini, banyak warganet yang mempertanyakan seputar kewajiban para pejabat publik.
Mereka berpendapat bahwa seharusnya pejabat harus mampu membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.***