AYOJAKARTA.COM – Guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni yang tergabung dalam sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan petisi Bulaksumur kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Petisi Bulaksumur dibacakan oleh Prof Koentjoro, di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (31/1/2024).
Dalam petisi tersebut dikatakan bahwa Sivitas akademika UGM merasa prihatin dengan kondisi negara saat ini yang dinilai menyimpang.
“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM),” ucap Koentjoro, dikutip dari Kompas TV, Kamis (1/2/2024).
Prof Koentjoro membacakan berbagai penyimpangan yang telah terjadi selama ini, mulai dari kasus MK hingga pernyataan Jokowi.
“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” ucapnya.
Dalam pembacaan petisi tersebut, ia kembali mengingat kan Jokowi untuk memegang teguh jati diri UGM yaitu menjunjung tinggi Pancasila dan memperkuat demokratisasi.
Prof Koentjoro juga menyampaikan bahwa seharusnya Jokowi mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang tertuang dalam Himne UGM.
"Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti 'tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara....," Lagu Himne UGM.
Baca Juga: CATAT! Daya Tampung Fakultas Kedokteran di 7 PTN Jalur SNBP-SNBT-Mandiri 2024, Ada UGM hingga UB
Tindakan Jokowi beberapa waktu belakangan ini dikatakan tidak menunjukan prinsip dan moral demokrasi, justru malah menunjukan penyimpangan.
“Tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.
Berdasarkan petisi tersebut, mereka meminta kepada seluruh pejabat dan tokoh dibalik Jokowi untuk kembali ke dalam ruang lingkup demokrasi, dan mengutamakan kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," ucapnya.***